Menu Click to open Menus
TRENDING
Home » Ekonomi » Bos Lippo Cikarang dan Karawaci Tak Luput dari pemeriksaan KPK

Bos Lippo Cikarang dan Karawaci Tak Luput dari pemeriksaan KPK

(107 Views) Oktober 25, 2018 10:08 pm | Published by | No comment

Bos Lippo Cikarang dan Karawaci Tak Luput dari pemeriksaan KPK


keterangan gambar : James Riyadi CEO LIPPO GROUP (FOTO DONANG WAHYU/KD)

BERITATANAHAIR

Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Presiden Direktur Lippo Cikarang, Toto Bartholomeus dan Direktur PT Lippo Karawaci Ketut Budi Wijaya terkait kasus suap perizinan Meikarta.
Menurut Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, keduanya akan diperiksa sebagai saksi untuk penyidikan tersangka Billy Sindoro, Direktur Operasional Lippo Group.
“Toto dan Ketut Budi dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi,” kata Febri melalui pesan singkatnya, Kamis, 25 Oktober 2018.

Selain keduanya, KPK juga memanggil enam orang staf Keuangan Lippo Cikarang, dalam perkara Meikarta. Enam orang itu yakni, Novan, Edrikus, Ronald, Sri Tuti, Dianika, dan Josiah. Keenamnya juga diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Billy Sindoro.

Bersamaan itu, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Eka Hidayat Taufik selaku Kabid Sarana dan pra-sarana di sekretariat Pemda Bekasi, Kusnadi Hendra, yang merupakan analis penerbitan pemanfaatan ruang pada seksi penerbitan perizinan tata ruang dan bangungan, dan Lucki Widiyani selaku pengelola dokumen perizinan pada seksi penerbitan perizinan tata ruang Pemkab Bekasi.
“Mereka juga akan diperiksa saksi untuk tersangka BS,” kata Febri.
Dalam kasus ini, selain Billy, KPK juga menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Bekasi, Jamaludi, Kadis Damkar Sahat MBJ Nahar, Kadis DPMPTSP Bekasi, Dewi Tisnawati, serta Kabid Tata Ruang pada Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi, sebagai tersangka.

Kemudian Henry Jasmen selaku pegawai Lippo Group, dan dua Konsultan Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djajaja.

Bupati Neneng dan yang lainnya diduga menerima hadiah atau janji Rp13 miliar terkait pengurusan perizinan proyek Meikarta. Namun realiasasi pemberian itu, sampai saat ini baru sekitar Rp7 miliar melalui beberapa Kepala Dinas.
Keterkaitan sejumlah dinas karena proyek tersebut cukup kompleks, yakni miliki rencana membangun apartemen, pusat perbelanjaan, RS, hingga tempat pendidikan. Jadi dibutuhkan banyak perizinan.
Pada kasus ini, penyidik KPK pun sudah geledah sejumlah tempat. Salah satunya rumah James Riyadi yang diketahui merupakan bos besar Lippo Group.

Terkait kasus ini, Lippo melalui kuasa hukum PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), Denny Indrayana, menegaskan tidak akan memberi toleransi terhadap setiap praktik korupsi. PT MSU sendiri merupakan anak usaha dari Lippo Group.
“Dalam hal memang ada penyimpangan atas prinsip antikorupsi yang menjadi kebijakan perusahaan, maka PT MSU tidak akan mentolerir penyimpangan tersebut,” ujar Denny Selasa 16 Oktober 2018.

Ia menyatakan, pihaknya tidak akan segan-segan untuk memberikan sanksi dan tindakan tegas kepada oknum yang melakukan kegiatan haram tersebut. Oknum akan ditindak sesuai ketentuan hukum kepegawaian yang berlaku.
“PT MSU adalah korporasi yang menjunjung tinggi prinsip good corporate governance dan antikorupsi, sehingga telah dan terus berkomitmen untuk menolak praktik-praktik korupsi, termasuk suap dalam berbisnis,” jelasnya.
Meskipun KPK baru menyatakan dugaan, Ia menekankan pihaknya sudah sangat terkejut dan amat menyesalkan kejadian tersebut. Langkah pertama yang dilakukan pihaknya, adalah investigasi internal secara independen dan obyektif untuk mengetahui apa sebenarnya fakta yang terjadi.

“Selanjutnya, perlu juga kami tegaskan, bahwa kami menghormati dan akan mendukung penuh proses hukum di KPK, serta akan bertindak kooperatif membantu kerja KPK untuk mengungkap tuntas kasus dugaan suap tersebut.”(viva/red)

Categorised in: ,

Comment Closed: Bos Lippo Cikarang dan Karawaci Tak Luput dari pemeriksaan KPK

Sorry, comment are closed for this post.