Menu Click to open Menus
TRENDING
Home » Pendidikan » Kado ultah kabupaten Tangerang ke 75 masih ada pelanggaran Hak anak di bidang Pendidikan>>>Catatan KPAI Akhir Tahun 2018

Kado ultah kabupaten Tangerang ke 75 masih ada pelanggaran Hak anak di bidang Pendidikan>>>Catatan KPAI Akhir Tahun 2018

(2708 Views) Desember 28, 2018 3:28 am | Published by | No comment

Kado ultah kabupaten Tangerang ke 75 masih ada pelanggaran Hak anak di bidang Pendidikan>>>catatan KPAI Akhir Tahun 2018

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat sejumlah pelanggaran hak-hak anak di bidang pendidikan sepanjang tahun 2018, dimana pelanggaran hak anak didominasi oleh kekerasan yang terjadi dilingkungan pendidikan (baca:sekolah) yang  terdiri atas kasus-kasus kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan verbal dan bullying. Korban kekerasan seksual tahun 2018 didominasi oleh anak laki-laki.

 

Kekerasan fisik dan bullying adalah kasus yang terbanyak terjadi dengan pelaku pendidik, kepala sekolah dan peserta didik.  Cyber Bully di tahun 2018 meningkat cukup signifikan di kalangan para siswa seiring dengan penggunaan internet dan media social di kalangan anak-anak, termasuk kasus “body shaming”. Bahkan,  beberapa  video di youtube juga mempengaruhi perilaku peserta didik, seperti menyilet pergelangan tangan untuk mendapatkan sensasi melupakan permasalahan yang dihadapi.

KPAI juga mencatat berbagai permasalahan di pendidikan yang dihadapi anak-anak pasca bencana mengingat sepanjang 2018 berbagai bencana alam gempa, tsunami dan banjir terjadi di Indonesia. Kerusakan gedung-gedung sekolah, trauma anak-anak akibat bencana, dan lain sebagainya menjadi permasalahan yang cukup pelik di lapangan. Mulai dari pembangunan sekolah darurat, mengembangkan kurikulum sekolah darurat sampai pemulihan psikologis terhadap pendidik dan peserta didik yang terdampak bencana.

Dari total 445 kasus bidang pendidikan KPAI sepanjang tahun 2018  terdiri dari kasus kekerasan sebanyak 228 kasus atau 51,20%, separuh lebih dari kasus pendidikan di KPAI. Selanjutnya kasus tawuran pelajar mencapai 144 kasus (32,35%), kasus tahun 2018 ini cukup mengenaskan karena pelaku tawuran menyiram korban dengan air keras sehingga korban meninggal dunia. Adapun kasus anak menjadi korban kebijakan mencapai 73 kasus (16.50%), angka ini lebih tinggi dari angka tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 52 kasus.

ANAK KORBAN KEKERASAN FISIK

 

Memberi sanksi atau menghukum siswa dengan kekerasan yang dilakukan pendidik  di tahun 2018 cukup tinggi kejadiannya, mulai dari menampar, menjemur, menjilat wc, push-up, sit up, dihukum dengan merokok dan direkam dengan video, dan lain sebagainya. Hal ini menggambarkan bahwa di lapangan masih banyak pendidik yang mendidik, menertibkan dan mendisiplinkan para siswanya dengan kekerasan, bukan dengan mengedepankan reward, penghargaan, dan kasih sayang, yang bisa kita bisa bahasakan dengan istilah “disiplin positif”.

Disiplin memang harus ditegakan, tetapi ketika sanksi  yang dijatuhkan bersifat  merendahkan martabat anak didik, tentu saja hal tersebut   merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Karena peserta didik masih berusia anak, maka jenis hukuman  tersebut berpotensi kuat melanggar UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya pasal 76C.  Banyak pendidik belum memahami UU Perlindungan Anak, sehingga masih banyak pendidik yang kerap melakukan kekerasan atas nama mendidik dan mendisiplinkan.

ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Bulan Wilayah Jumlah Korban Pelaku Modus
Januari Prov.DKI Jakarta 16 siswa SMP Guru olahraga Pelaku mengajak korban ke rumah pelaku untuk membantu mengkoreksi ulangan dan memasukan nilai ke dalam daftar nilai.  
Januari Kab. Tangerang (Banten) 41 siswa SMP Guru olahraga Pelaku memberikan korban kesaktian (tidak mempan senjata tajam) dan ilmu pellet terhadap lawan jenis.  
Februari Kota Surabaya (Jawa Timur) 65 siswa SD Guru/ walikelas Menggunakan pendekatan bujuk rayu terhadap korban
Februari Kab. Jombang (Jawa Timur) 25 siswi SMP Guru Bahasa Indonesia Pelaku menggunakan modus ruqyah, mengusir jin dari tubuh korban  
Maret Kab. Bandung (Jawa Barat) 11 santriwati usia 15-17 tahun Guru Pelaku diduga melakukan kekerasan seksual terhadap 11 santriwati dengan modus korban diminta membersihkan rumah pondok guru/pengasuh  
Mei Kota Depok (Jawa Barat) 12 siswa SD Guru Bahasa Inggris Guru mengirim video porno ke HP bebberapa muridnya. Setelah dikirimi, maka siswa yang memberikan respon positif selanjutnya didekati & dibujuk untuk melakukan hubungan seksual.  
Oktober Kab. Langkat (Sumut) 4 siswi SD Guru Walikelas Guru membujuk rayu dan mengancam korban rankingnya diturunkan atau tidak naik kelas  
Oktober Sukabumi (Jawa Barat) Sejumlah siswi SD Guru Olahraga Pelaku melancarkan aksinya dengan mencium, sampai memasukkan lidahnya ke mulut korban dengan dalih memberikan reward kepada siswanya yg berprestasi saat proses pembelajaran.  
November Pekanbaru (Kepulauan Riau) 1 siswi SD Petugas Satpam (terduga pelaku) Terduga pelaku membuat perjanjian diantaranya sbb : Tidak akan mengulangi perbuatan yang tercela kepada siswa/i SDN khususnya dan kepada orang lain yang bukan makhromnya;
bersedia diberhentikan jika saya mengulangi perbuatan yang tercela;  melaksanakan tugas sebagai security sesuai tupoksi.
November Kab. Pasaman (Sumbar) Diduga sejumlah siswa SMP Guru Seni dan Budaya -Pengaduan orangtua korban disampaikan kpd Mendikbud melalui aplikasi LAPOR! Yg ditembuskan kepada Presiden. -Pelaku kerap mengumpulkan calon korban utk main play station, disiapkan camilan snack dan dibantu mengerjakan PR di rumah pelaku.
Desember Kota Tangerang (Banten) 1 satriwati Ponpes (level SMA/  sederajat Guru sekaligus pemilik Ponpes Terduga pelaku mengakui perbuatannya tetapi berdalih bahwa sudah pelaku sudah menikah dg korban, namun tanpa diketahui orangtua korban.

ANAK KORBAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Selain kekerasan di sekolah, sepanjang 2018 ini bidang pendidikan KPAI juga mendapatkan laporan sebanyak 51 kasus terkait anak menjadi korban kebijakan, baik kebijakan yang dibuat sekolah maupun kebijakan yang ditetapkan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah (kota/kabupaten).

Paling banyak adalah anak korban kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten yang mengeluarkan peserta didik ketika anak menjadi pelaku kekerasan, termasuk tawuran antar pelajar. Kebijakan tersebut mengakibatkan anak-anak tersebut kehilangan hak atas pendidikan di sekolah, namun juga tidak pernah menghentikan tawuran itu sendiri.

Anak didik yang dikeluarkan akan pindah ke sekolah swasta yang lokasinya tidak jauh dari sekolah asal, di tempat baru tersebut, anak didik itu akan membentuk komunitas baru,  sehingga tawuran pelajar pun melibatkan lebih banyak sekolah karena di tempat baru bibit-bibit pencetus tawuran ditularkan oleh anak didik yang dikeluarkan tersebut. Kebijakan semacam itu tidak menghentikan tawuran pelajar, karena penyelesaiannya hanya memindahkan masalah, bukan mencari akar masalah untuk kemudian diselesaikan.

Dari pantauan KPAI, peserta didik yang menjadi korban kebijakan system zonasi Penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2018 juga cukup banyak. Walaupun sistem zonasi PPDB tujuannya baik untuk pemerataan kualitas pendidikan dan membuka akses pendidikan di sekolah negeri dengan mempertimbangkan kedekatan tempat tinggal calon siswa dari sekolah, namun faktanya banyak anak-anak calon peserta didik baru yang justru kehilangan akses  masuk sekolah negeri karena pembagian zonasi di daerah tidak mempertimbangkan antara jumlah sekolah negeri di suatu wilayah dengan  banyaknya calon peserta didik yang mendaftar. Kedepan, pembagian zonasi oleh Dinas-dinas Pendidikan diberbagai daerah tersebut harus dilakukan dengan cermat, akurat dan penuh pertimbangan sehingga tidak merugikan calon peserta didik.

Kebijakan pemerintah daerah menolak bersekolah di sekolah regular dan menawarkan homeschooling dan ujian kesetaraan untuk anak-anak penyadang HIV di beberapa daerah menunjukkan bahwa minimnya pengetahuan masyarakat dan birokrasi di daerah terkait  anak-anak penderita HIV dan cara penularannya. Kebijakan tersebut juga tidak berpersfektif anak dan bukan untuk kepentingan terbaik bagi anak-anak penderita HIV.

Kejadian bencana yang berturut-turut sepanjang tahun 2018, mulai dari Lombok, Palu, Sigi, Donggala, Lampung, Pandeglang, dan lain-lain, berdampak dibutuhkannya sekolah-sekolah darurat di wilayah terdampak bencana, terkait sekolah darurat tersebut, KPAI mendorong pemerintah pusat (baca : Kemdikbud) juga menyiapkan  kurikulum sekolah darurat untuk sekolah-sekolah tersebut. Dasar pertimbangnnya adalah pembangunan ruang kelas baru membutuhkan waktu lama, karena bangunan sekolah banyak yang mengalami kerusakan berat. Sekolah-sekolah terdampak tersebut tidak hanya membutuhkan sekolah darurat, namun juga membutuhkan kurikulum sekolah darurat.

REKOMENDASI

  1. Mengingat rendahnya kemampuan sebagian guru dalam manajemen penguasaan kelas, maka pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah sangat perlu menyelenggarakan pelatihan-pelatihan guru, sehingga tidak ada lagi guru yang dipukul oleh siswa, guru yang menghukum siswanya menjilat wc atau malah menyuruh siswa merokok/menghabiskan rokoknya kemudian divideokan oleh si guru. Siswa merokok di sekolah adalah pelangggaran tatatertib sekolah, akan tetapi menghukum siswa yang kedapatan merokok dengan sanksi disuruh merokok merupakan bentuk pelanggaran oleh pendidik.
  • Mengingat jumlah Sekolah Ramah Anak (SRA) baru sekitar 11 ribu sekolah dan pesantren, maka KPAI mendorong Kemdikbud RI dan Dinas-dinas Pendidikan, serta Kemenag RI dan Kantor-kantor Wilayah Kemenag di seluruh Indonesia untuk melakukan percepatan program Sekolah Ramah Anak (SRA) sebagaimana di amanatkan dalam Intruksi Presiden No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Nasional Hidup Sehat. Diharapkan SRA dapat menurunkan drastis kekerasan di lingkungan sekolah.
  • Mengingat bahwa sebagian besar pendidik belum memahami UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka KPAI Pemerintah , Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah bersinergi melakukan sosisalisasi UU Perlindungan Anak dan juga bersinergi menyelenggarakan pelatihan-pelatihan guru dalam upaya mengubah pola pikir para pendidik terkait persepsi mendisiplinkan anak tidak dengan kekerasan, serta melatih para guru dalam meningkatkan kemampuannya dalam penguasaan kelas.
  • Sehubungan dengan kebijakan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2019 yang akan daaing, KPAI menyampaikan rekomendasi kepada Mendikbud untuk kebijakan system Zonasi dalam PPDB tahun 2019 dipersiapkan secara matang jauh-jauh hari, terutama koordinasi antara Kemdikbud dengan Dinas-dinas pendidikan di Provinsi dan Kota/Kabupaten agar mempertimbangkan pembagian zona dengan mempertimbangkan secara cermat dan berkeadilan penyebaran sekolah negeri dan penyebaran penduduk di suatu wilayah.
  • Mengingat tingginya angka kekerasan seksual  tahun 2018 yang dilakukan sejumlah oknum guru terhadap sejumlah siswanya di lingkungan sekolah, maka KPAI mendorong Kemdikbud, Kemenag dan Dinas-dinas Pendidikan untuk membuat program edukasi kepada peserta didik terkait kesehatan reproduksi dan penyadaran bahwa ada bagian tertentu ditubuhnya yang tidak boleh disentuh oleh siapun, kecuali dirinya sendiri. Jika ada orang dewasa yang mencoba atau bahkan menyentuhnya maka harus berani bicara atau mengadu pada orangtuanya.
  • KPAI mendorong Dinas-dinas Pendidikan, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk mempertimbangkan kembali kebijakan mengeluarkan anak pelaku kekerasan, namun pendekatannya harus lebih berpresfektif anak dan mampu menyelesaikan akar masalahnya.
  • KPAI mendorong para guru, baik guru PNS maupun Non PNS untuk mematuhi ketentuan bahwa lembaga pendidikan (baca sekolah) haruslah bersih atau steril dari kepentingan politik dan politik praktis. Anak-anak harus dilindungi dari pengaruh buruk berupa ujaran kebencian. Anak-anak seharusnya dipertontonkan demokrasi yang terbuka, jujur dan menghargai HAM siapapun.  Guru sangat strategis dalam memperkuat demokrasi dan nilai-nilai kemanusian.
  • Sehubungan dengan kasus penolakan masyarakat terhadap anak-anak penderita HIV untuk bersekolah di sekolah regular, maka KPAI mendorong pemerintah pusat dan Kementerian terkait untuk hadir agar ada solusi bagi anak-anak penderita HIV tetap dapat bersekolah di sekolah regular sebagaimana keinginan dan kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut. Oleh karena itu, pemerintah dan kementerian terkait juga wajib mengedukasi masyarakat tetang penyakit HIV.
  • KPAI mengusulkan pemerintah pusat menyiapkan kurikulum sekolah darurat mengingat wilayah Indonesia memiliki karateristik geografis rawan bencana. Karena wilayah Indonesia terletak di wilayah cincin api dunia, Indonesia sangat rawan diguncang gempa bumi hingga gelombang tsunami. Gunung-gunung berapi yang terdapat di hampir semua pulau juga menambah rentetan kemungkinan terjadinya bencana vulkanologi.

Adapun alasan mendasar yang melatarbelakangi desakan KPAI agar pemerintah menyiapkan kurikulum sekolah darurat untuk daerah-daerah terdampak bencana adalah sebagai berikut: (1) ruang belajar sekolah darurat kurang nyaman untuk proses pembelajaran; (2) jam belajar di sekolah darurat lebih pendek waktunya, mengingat keterbatasan ruang yang harus digunakan bergantian dengan siswa  kelas lainnya; (3) system penilaian dan prinsip keadilan bagi semua anak didik yang tidak mungkin disamakan antara siswa di sekolah yang tidak terdampak bencana dengan siswa yang harus belajar di sekolah darurat karena wilayahnya terdampak bencana.

Sangat tidak adil jika sekolah darurat harus menerapkan kurikulum nasional yang saat ini berlaku, sementara sarana prasarana sangat minim, kondisi pendidik dan kondisi psikologis anak-anak  masih belum stabil, serta rendahnya kenyaman dalam proses pembelajaran di kelas.

RETNO LISTYARTI, Komisioner KPAI Bidang Pendidikan (Pres Rilis di Jakarta pada Kamis 27/12/2018)

Categorised in:

Comment Closed: Kado ultah kabupaten Tangerang ke 75 masih ada pelanggaran Hak anak di bidang Pendidikan>>>Catatan KPAI Akhir Tahun 2018

Sorry, comment are closed for this post.