Menu Click to open Menus
TRENDING
Home » Hukum Dan Kriminal » Jampidsus Kejagung Optimalisasi Penanganan Perkara Tindak Perkara Perpajakan Asset Tracing Dengan Lengkapi Berkas Perkara

Jampidsus Kejagung Optimalisasi Penanganan Perkara Tindak Perkara Perpajakan Asset Tracing Dengan Lengkapi Berkas Perkara

(25 Views) Maret 12, 2019 8:32 am | Published by | No comment

Jampidsus Kejagung Optimalisasi Penanganan  Perkara Tindak Perkara   Perpajakan Asset Tracing Dengan Lengkapi Berkas Perkara

Keterangan Gambar : Adi Toegarisman saat menjadi nara sumber pada Rapat Koordinasi (Rakornas) Penegakan Hukum Pidana Pajak tahun 2019 di Aula Cakti Budhi Bhakti Dirjen Pajak, Jakarta, pada Senin (11/03/19),kemarin.(Foto :Hermawan>>>wartawan beritatanahair.com)

 
Jakarta ,Beritatanahair.com

Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia Adi Toegarisman,ungkapkan sejumlah faktor penyebab tidak optimalnya penanganan perkara tindak pidana perpajakan.
 
“Diantara adanya pemahaman penyidik bahwa penerimaan negara lebih utama sehingga tidak perlu dilakukan penyidikan,” ujar Adi Toegarisman saat menjadi nara sumber pada Rapat Koordinasi (Rakornas) Penegakan Hukum Pidana Pajak tahun 2019 di Aula Cakti Budhi Bhakti Dirjen Pajak, Jakarta, pada Senin (11/03/2019).
 
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala PPATK, Dirjen Pajak, Karo Korwas PPNS Polri, Deputi Pemberantasan PPATK, para pejabat Eselon II, III pada Dirjen Pajak, Kejaksaan, Kepolisian & Kementerian/Lembaga serta Aspidsus se-Indonesia.
 
Selain itu, menurut Adi Toegarisman, faktor lain adalah hukum acara/SOP tidak  dipatuhi (banyak Praperadilan dari tersangka), pengguna faktur  fiktif tidak ditindak, sehingga tidak ada  efek jera/tidak adil serta asset tracing tidak maksimal dari awal penyidikan, karena kerjasama dengan PPATK, OJK, Pasar Modal, BPN dan lain-lain belum optimal.
 
Terkait dengan itu Adi Toegarisman menyampaikan upaya optimalisasi penanganan perkara tindak pidana perpajakan, yaitu maksimalkanasset tracing dengan melengkapi berkas perkara LHP dari  PPATK, OJK, pasar modal dan Instansi terkait untuk memastikan harta benda dari tersangka, prioritas korporasi agar disidik sebagai pelaku/optimalisasi denda/rasa keadilan (selama ini yang dijadikan Tersangka pembuat faktur fiktif bukan pengguna).
 
“Disamping itu disangkakan dengan TPPU, terapkan denda maksimal, pengguna sebagai pihak yang sengaja melakukan kejahatan dan menikmati keuntungan harus disidik, keberhasilan penyidik sama dengan keberhasilan penuntut umum dan kerjasama intensif/sinergitas dengan Jaksa Peneliti untuk membahas syarat  formil dan materil,” jelas Adi Toegarisman.
 
Dalam kesempatan tersebut, tiga Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), yakni: Kajati DKI Jakarta, Kajati Jawa Barat dan Kajati Jawa Timur menerima penghargaan Mitra Penegakan Hukum Pidana Terbaik Tahun 2018 dari Direktorat Jenderal Pajak yang diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Pajak, Robert Pakpahan. (Wan)

Categorised in:

Comment Closed: Jampidsus Kejagung Optimalisasi Penanganan Perkara Tindak Perkara Perpajakan Asset Tracing Dengan Lengkapi Berkas Perkara

Sorry, comment are closed for this post.