Menu Click to open Menus
TRENDING
Home » Otonomi Daerah » Sharing DPRD Kabupaten Tangerang Penanggulangan Minol ke DPRD Kota Magelang

Sharing DPRD Kabupaten Tangerang Penanggulangan Minol ke DPRD Kota Magelang

(124 Views) September 27, 2018 6:00 am | Published by | No comment

Sharing DPRD Kabupaten Tangerang Penanggulangan Minol ke DPRD Kota Magelang

Magelang, Beritatanahair.com

Hj. Uswatun Hasanah, SE,  mengatakan dalam rangka pengayaan regulasi Raperda mengenai  Pengawasan dan Penanggulangan  terhadap Minol (Minuman Beralkohol)   Pimpinan dan Anggota  Pansus I  DPRD Kabupaten Tangerang melakukan  sharing informasi dengan DPRD Kota Magelang  Provinsi  Jawa Tengah, Jumat ( 7/9 /2018) di Kantor DPRD Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah.

Dalam sharing/diskusi ini  Rombongan Pansus I DPRD Kabupaten Tangerang  dengan Pimpinan DPRD  Kota Magelang ini Wakil Ketua Pansus I  Hj. Uswatun Hasanah, SE,  didampingi oleh Sekretaris Pansus I  Burhan   serta   Anggota   pansus I  lainnya,     sedangkan   Pimpinan  DPRD  Kota Magelang  Magelang  dipimpin oleh  Wakil Ketua DPRD Dian Mega Aryani, SE,MM. serta jajaran Sekretariat DPRD Kota Magelang.

Wakil Ketua Pansus I  Hj. Uswatun Hasanah, SE ,     dalam sambutannya mengatakan bahwa    Pansus I DPRD Kabupaten Tangerang  ingin mendapatkan informasi  terkait Pengawasan dan Pengendalian Minuman beralkohol,  di Kota Magelang ,  karena  kami di Kabupaten Tangerang  sedang  membahas  Perubahan Raperda    Inisistif  terkait  Rancangan  Perda  Perubahan  atas Perda  No. 9 Tahun 2008  tentang  pengawasan dan pengendalian Minuman Beralkohol.   khususnya muatan local (Mulok) -nya.

Wakil Ketua DPRD Kota Malang  Dian Mega Aryani, SE,MM. menjelaskan bahwa di Kota  Magelang pada  tahun 2016 telah membuat Regulasi/Peraturan Daerah (PERDA) No.10 Tahun 2016 Tentang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol.    

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan perlindungan dan menjaga kesehatan, ketertiban, serta ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan Minuman Beralkohol.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban agar tidak terjadi tindak kekerasan dan kriminalitas sebagai dampak dari peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol.

Lebih lanjut  Dian  Mega Aryani,SE,MM Wakil Ketua DPRD Kota Malang mengatakan  Perda No.10/2016  memuat   dianataranya  Minuman beralkohol atau minuman keras pada hakekatnya membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa, dapat mengganggu keamanan dan ketertiban  masyarakat serta menjadi salah satu faktor   pendorong terjadinya tindak  kekerasan  dan kriminalitas,  sehingga perlu adanya pengendalian, penertiban dan pembinaan;

Peraturan daerah ini untuk memberikan perlindungan dan menjaga kesehatan, ketertiban, serta ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan Minuman Beralkohol serta menjaga keamanan dan ketertiban agar tidak terjadi tindak kekerasan dan kriminalitas sebagai dampak dari peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol.

Minuman beralkohol pada dasarnya dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia dan gangguan ketertiban serta ketentraman masyarakat, sehingga diperlukan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran dan penjualan, dan perizinannya.

Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala Kabupaten/Kota (SIUP-MB golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan langsung).

Dalam pengendalian dan pengawasan peredaran Minuman Beralkohol, Pemerintah Daerah berwenang:   1) Menerbitkan SIUP-MB bagi Penjual Langsung;  2) Menetapkan tempat tertentu lainnya    sebagai   tempat   yang   dilarang   untuk   memperdagangkan Minuman   Beralkohol;  3) Melakukan pengendalian terhadap penjualan Minuman Beralkohol; dan     4) Melakukan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dan Minuman Beralkohol Tradisional untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan di wilayah Daerah.

Dalam Perda No.10/206 ini diklasifikasikan dalam golongan sebagai berikut:      1)    Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);     2) Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan   3) Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Pasal 23 Perda 10/2016,    Setiap orang dilarang:    1) Memproduksi Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, Minuman Beralkohol Tradisional, dan/atau Minuman Beralkohol campuran/ oplosan  2) Memasukkan, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menjual Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, Minuman Beralkohol tradisional, dan/atau Minuman Beralkohol Campuran/Oplosan di wilayah Daerah.(RONALD)

 

Categorised in:

Comment Closed: Sharing DPRD Kabupaten Tangerang Penanggulangan Minol ke DPRD Kota Magelang

Sorry, comment are closed for this post.