Menu Click to open Menus
TRENDING
Home » Otonomi Daerah » Persetujuan bersama DPRD dan Bupati Tangerang terhadap 3 Raperda Kabupaten Tangerang

Persetujuan bersama DPRD dan Bupati Tangerang terhadap 3 Raperda Kabupaten Tangerang

(128 Views) Oktober 30, 2018 11:02 am | Published by | No comment

Persetujuan bersama DPRD dan Bupati Tangerang terhadap 3 Raperda Kabupaten Tangerang

Tigaraksa,Beritatanahair.com

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang gelar Paripurna persetujuan bersama 3 Raperda Kabupaten Tangerang Senin,22 Oktober 2018, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tangerang di Komplek Perkantoran Tigaraksa kabupaten Tangerang.

Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Tangerang H.Sumardi,S.Pd, didampingi Wakil Ketua DPRD Barhum HS,S.IP, Nazil Fikri,S.Ag, dan Dedi Sutardi,SE.MBA, Sekretaris DPRD Drs. H.F. Firzada Mahalli, SE,M.Si, serta dihadiri oleh Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, dan Wakil Bupati Tangerang H.Mad Romli,SH,MM. serta hadir pula para undangan dari Pimpinan Forkopimda Kabupaten Tangerang , dan Pejabat Teras Kabupaten Tangerang, wartawan, LSM serta undangan lainnya.

Sebelum dilaksanakan Penandatanganan/Persetujuan bersama 3 Raperda Eksekutif ( *Pansus I membahas Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, * Pansus II membahasa Raperda tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan perpustakaan dan * Pansus III membahas Raperda tentang Perubahan Perda No.7/2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependu – dukan), para Pimpinan Pansus menyampaikan hasil pembahasannya diantaranya :

1.Pansus I Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Tangerang”, sebagai Ketuanya Imam Turmuji, dalam sambutannya menjelasakan bahwa “Pengelolaan Barang milik Daerah meliputi pengamanan dan pemerliharaan, penilaian, pemindahtanganan , pemusnahan ,penghapusan , penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah yang semakin berkembang dan komplek sehingga perlu dikelola secara opimal”. Raperda ini telah mendapat kajian yang mendalam baik secara yuridis maupun secara teknis sehingga tidak bertentangan dengan landasan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pansus I merekomendasikan untuk ditetapkan menjadi Raperda.

2.Pansus II “Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan” sebagai Ketuanya H.Fakhrudin, S.Pd, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Pansus II Firma Maju Sinaga, menjelaskan; bahwa Keberadaan perpustakaan tidak dipisahkan dari peradaban dan budaya umat manusia. Tinggi rendahnya peradaban dan budaya suatu bangsa dapat dilihat dari kondisi perpustakaan yang dimiliki. setiap daerahpun memiliki perpustakaan dengan kualitas beragam. Minat dan budaya baca di Kabupaten Tangerang, sebagai masyarakat industri yang multi suku, kesadaran dan gairah membaca dikalangan masyarakat Kab. Tangerang mulai tumbuh, namun demikian nilainya masih belum menggembirakan. Hal ini terlihat dari adanya kesadaran masyarakat akan manfaat dan pentingnya membaca untuk menambah wawasan dan pengaruh positif dalam sikap seseorang , meningkatkan prestasi dan bahkan menambah daya ingat seseorang. Saat ini dengan kemajuan era globalisasi informasi elektronika yang sangat maju serta untuk mewujudkan tingginya peradaban budaya suatu bangsa maka keberdaan perpustakaan sangatlah perlu didukung dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Oleh karena itu kesimpulan hasil pembahasan Pansus I DPRD Kabupaten Tangerang beserta jajaran Eksekutif Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan ini direkomendasikan menjadi Perda Kabupaten Tangerang

3.Pansus III , Raperda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan”. Ketua Pansus III Adi Tiya Wijaya dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Pansus III Burhan, menjelaskan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk. Informasi administrasi kependudukan memiliki nilai strategis bagi penyelenggara Pemerintahan. Untuk menjamin pelayanan administrasi dibidang kependudukan pemerintah menetapkan peraturan pelaksanaan kebijakan agar memudahkan pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangan dan kewajibannya yang disebutkan dalam pasal 12 UU No.23/2014 tentang Pemerintah daerah. Hasil Pembahasan Pansus III, berpendapat bahwa telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu mengusulkan kepada Paripurna DPRD agar menetapkan Raperda menjadi Perda Kabupaten Tangerang.

Sementara itu, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, dalam sambutannya mengatakan bahwa Persetujuan bersama terhadap 3(Tiga) Raperda ini, mencerminkan adanya komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Tangerang dalam mengoptimalkan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta potensi dibeberapa aspek pembangunan di wilayah kabupaten Tangerang.
Lebih Lanjut Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengatakan “Kita patut bersyukur karena atas kerja keras yang dilakukan oleh pihak Legislatif bersama jajaran Eksekutif pada akhirnya mencapai hasil seperti yang kita harapkan bersama”.

Dengan ditetapkannya Persetujuan bersama 3 Raperda ini saya menghimbau Ucap Ahmed Zaki Iskandar , kepada SKPD terkait untuk segera dapat menindaklanjuti ke-3 Peraturan Daerah yang baru saja ditetapkan , dengan melakukan penyusunan peraturan pelaksanaan ke-3 Perda tersebut serta petunjuk teknisnya sesuai dengan ketentuan peraturan per-undang-undangan yang berlaku dan kewenangan Pemerintah Daerah. serta segera untuk dilakukansosialisasi Perda tersebut kepada seluruh komponen masyarakat dan kemudian menerapkannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD masing-masing.(Ronald)

Categorised in: ,

Comment Closed: Persetujuan bersama DPRD dan Bupati Tangerang terhadap 3 Raperda Kabupaten Tangerang

Sorry, comment are closed for this post.