Menu Click to open Menus
TRENDING
Home » Otonomi Daerah » DPRD Kota Depok Paripurna Penyampaian Nota Keuangan 2019 dan 6 Raperda

DPRD Kota Depok Paripurna Penyampaian Nota Keuangan 2019 dan 6 Raperda

(208 Views) November 6, 2018 5:36 am | Published by | No comment

DPRD Kota Depok Paripurna Penyampaian Nota Keuangan 2019 dan 6 Raperda

 

Beritatanahair.com ,Depok

DPRD Kota Depok melakukan rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan dan Raperda APBD Kota depok Tahun 2019 sekaligus Penyampaian 6 Raperda ,bertempat di ruang rapat Kantor DPRD Depok dilakukan selama dua hari mulai Selasa dan Rabu ,(30-31/10/2018) kemarin.

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Depok ,Yetti Wulandari, pada hari pertama berjalan dengan lancar meski di warnai instrpsi dari fraksi-fraksi. Sekretaris DPRD Kota Depok ,Drs.Zamrowi membacakan 6 buah Raperda yang akan di bahas di dalam pansus, tentang Raperda atas Perda Kota Depok No 5 Tahun 2014 tentang pengelolaan Sampah diantaranya ;

1. Raperda perubahan tentang Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

2. Raperda tentang barang milik daerah

3. Raperda Perubahan Atas Perda Kota Depok Nomor 12 Tahun 2013,tentang Pemberdayan dan pengembangan Koprasi

4. Raperda tentang pencabutan Perda Kota DepokbNomor 17 Tahun 2011 tentang ijin gangguan dan retribusi gangguan

5. Raperda tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin

Seusai mendengarkan sambutan Wakil Walikota Depok,rapat paripurna tersebut diwarnai intrupsi dari para anggota dewan yang hadir mempermasalahkan tentang para anggota DPRD Kota Depok yang jarang hadir mengikuti rapat.

Tajudin Tabri dari Fraksi Golkar dalam intrupsinya mempertanyakansikap BKD (Badan Kehormatan Dewan) terhadap para anggota dewan yang tidak pernah hadir dalam rapat paripurna.

“ Mohon Ijin, Bagaimana Langkah BKD ( Badan Kehormatan Dewan) Terhadap Anggota DPRD Yang Tidak Pernah Hadir Dalam Rapat Paripurna. Mohon Agar Pemimpin Dapat Menegur BKD Depok” ucap Tajudin, Menanggapi intrupsi yang dilontarkan oleh Tajudin Tabri dari fraksi Partai Golkar ini,Ketua Sidang Yetti Wulandari menerima intrupsi itu.

Menjawab intrupsi dari Tajudin Tabri,Ketua BKD Depok, Hamzah menjelaskan bahwa BKD sudah melayangkan surat teguran kepada para anggota DPRD Kota Depok yang tidak pernah hadir mengikuti sidang,

“Kami, sudah mengirimkan surat teguran tertulis kepada anggota dewan yang telah berulangkali tidak mengikuti siding ataupun agenda rapat DPRD Depok,” Jelas Hamzah

Mendengar penjelasan dari Ketua BKD Hamzah,pimpinan sidang paripurna, Yeti Wulandari meminta agar BKD tidak mengawasi satu fraksi saja.Harus melihat semua absensi anggota dewan yang tidak pernah hadir saat rapat. Mohon kepada BKD untuk mengadakan rapat internal, untuk memutuskan persoalan ini,” tutup Yeti.

Pandangan Umum Fraksi-fraksi.

Rapat paripurna DPRD Kota Depok di hari kedua,Rabu (31/10/2018) dengan agenda mendengarkan pandangan umum dari Fraksi-fraksi.

Farkasi PDI Perjuangan dalam pandangan umumnya berpendapat ,dalam penyampaian nota keuangan anggaran ini merupakan proses program pemerintahan namun adanya ketidak seimbangan anggaran Rp.2.7 triliun.Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak,sedangkan untuk pembelanja pos pembiayaan sebesar Rp.3,2 triliun.Maka devisit anggaran sebesar Rp.650 miliar. Menurut Fraksi PDI Perjuang,prioritas pembanngunan di Kota Depok belum optimal.Walikota Depok belum memenuhi janjinya pada saat kampanye dan belum memenuhi hasilnya.

Sementara dari Fraksi Partai Gerindra menyebutkan, 6 Raperda Kota Depok bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah.Pengelolaan keuangan daerah saat ini dirasakan tidak maksimal,bahkan banyak aset Pemkot Depok tidak terawat dan kinerja Pemkot Depok terkesan asal-asalan.Apalagi,terhadap pengelolaan koperasi dan izin gangguan yang belum jelas hingga saat ini.Menurut Fraksi Gerindra,sudah selayaknya Permen (Peraturan Menteri) Koperasi di cabut,disebabkan tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini,bahkan pengelolaan retribusi sampah juga belum jelas.

Sedangkan Fraksi PKS menyampaikan pandangan umumnya mengatakan,bahwa PKS menyampaikan apresiasinya terhadap Pemerintah Daerah.Menurut Fraksi PKS,untuk terhindar dari masalah,perlu dilakukan rancangan yang matang. Pandangan dari Fraksi PAN mengatakan,Pemerintah Kota Depok diharapkan konsekwen dalam melaksanakan programnya.

Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa, Pemerintah Kota Depok harus konsekwen agar menepati janji setiap memberikan keterangan.Menyikapi nota keuangan dengan anggaran belanja daerah sebesar Rp.2,7 triliun,sementara anggaran pos belanja Rp.3,2 Triliun,dengan demikian devisit silva sebesar Rp.650 miliyar. Pemaparan pandangan umum dilanjutkan Fraksi Demokrat dalam pandangan umumnya mengatakan,pembangunan RSUD,pembangunan Alun-alun,Koperasi,pengurangan kawasan kumuh,pendidikan dan lainnya sebagaimana yang pernah dijanjikan harus segera diwujudkan. Sedangkan,Fraksi PPP meminta Walikota Depok segera mewujudkan 10 janji yang pernah di ucapkan. Penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi di akhiri dengan penyampaian dari Fraksi Retorasi Nurani Bangsa yang mengatakan,masyarakat harus di berikan kemudahan dalam pelayanan terutama dalam hal retribusi layanan sampah,izin gangguan dan lainnya.

Jawaban dari pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Depok tentang Nota Keuangan dan 6 Raperda tersebut ,Walikota Depok yang diwakili oleh Wakil Walikota Depok,H.Pradi Supriatna dalam sidang mengatakan ,akan segera melakukan koordinasi bersama Dinas-dinas terkait.Anggaran dibuat sesuai dengan perhitungan secara rasional,sesuai dengan kemampuan serta kebutuhan yang ada sesuai undang-undan dan juga bedasarkan ketentuan peraturan yang disetujui oleh DPRD Kota Depok. (Burman)

Categorised in:

Comment Closed: DPRD Kota Depok Paripurna Penyampaian Nota Keuangan 2019 dan 6 Raperda

Sorry, comment are closed for this post.