Pansus I mulai membahas Raperda PT LKM Artha Kerta Raharja

Tangerang,BERITATANAHAIR.COM

Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Tangerang melakukan Pembahasan Awal Raperda PT LKM (Lembaga Keuangan Daerah) Artha Kerta Raharja (Perseroda)  Kabupaten Tangerang  yang berlangsung pada tanggal 22-23 April tahun 2019, bertempat di Kantor DPRD Kab. Tangerang  Jl.  Kiyai  Samaun Kota Tangerang.

Pembahasan Raperda PT LKM Artha Kerta Raharja (Perseroda) Kabupaten Tangerang dipimpin oleh Sekretaris  Pansus I Burhan yang didampingi oleh Hj. Uswatun Hasanah, SE, dihadiri oleh Anggota Pansus  I DPRD Kabupaten Tangerang,  Dirut  PT LKM Kabupaten Tangerang Dadang

Pimpinan Rapat Burhan,  mengemukakan bahwa pada hari ini, Pansus DPRD Kabupaten Tangerang bersama Pimpinan OPD  pengusung dan OPD terkait  lainnya  mulai membahas Raperda PT LKM Artha Kerta Raharja (Perseroda)  Kabupaten Tangerang,  dalam  pembahasan ini kita akan memperdalam maksud dan tujuan dirubah-nya Peraturan Daerah LKM Kabupaten Tangerang, dan pada kesempatan ini juga kita akan pasal perpasal untuk penyempurnaan draft  yang diusulkan oleh pemerintah darah.

Dirut  Utama PT LKM Kabupaten Tangerang Dadang,   menjelaskan bahwa Perubahan Raperda Nomor 4 Tahun 2015, Perubahan PT  Lembaga Perkreditan Kecamatan menjadi Perseroan daerah (Persoroda) menyesuaikan  atas  sebagaimana yang diatur dalam  UU N0. 23 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah( PP) No.54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah,  Setelah Keluarnya PP tesebut seluruh  Perusahaan Milik Daerah  harus diubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) termasuk PT LKM Artha Ketaraharja  Kabupaten Tangerang,     dan pada Tahun 2019  ini baru dapat dilakukan perubahan bagi BUMD-BUMD di Kabupaten Tangerang.

Maksud pendirian PT LKM Artha Kerta Raharja (Perseroda) yaitu memenuhi kebutuhan layanan keuangan terhadap masyarakat miskin/atau berpenghasilan rendah serta mendorong usaha mokro kecildan menengah.

sedangkan tujuan pendirian PT LKM Artha Kerta Raharja (Persroda) antara lain : 1) meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat,   2) membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat,  3) Membantu penongkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin dan /atau berpenghasilan rendah,  4) Meningkatkan kualitas pengelolaan investasi Daerah,  5) mengoptimalkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah,   f) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk membantu penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat.

H. Ahcmad Ghozali Anggota Pansus I, berharap dalam pembahasan Raperda LKM ini tetap Fokus pada muatan Perda Perubahan modal dasar , komposisi modal/saham, pembagian hasil/deviden sesuai peraturan baru seperti apa,   pola syariah apakah bisa,  karena pola syariah akan berkeadilan,  LKM –pemegang saham.(RONALD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *