SELAMAT MELAKSANAKAN IBADAH PUASA RAMADHAN 1440 H /2019 M

Paripurna DPRD Kabupaten Tangerang tetapkan 4 Raperda

Tigaraksa , Berittanahair.com

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tangerang tetapkan 4 Raperda pada Senin 13 Mei 2019 di ruangan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tangerang.

Ketua DPRD Kabupaten Tangerang H.Sumardi mengatakan penetapan keputusan 4 Raperda itu melibatkan pansus untuk mempermudah proses pembahasan mendengar masukan dan pendapat-pendapat dari Fraksi DPRD Kabupaten Tangerang.

Pembahasan Raperda PT LKM Artha Kerta Raharja (Perseroda) Kabupaten Tangerang dipimpin oleh Sekretaris  Pansus I Burhan yang didampingi oleh Hj. Uswatun Hasanah, SE, dihadiri oleh Anggota Pansus  I DPRD Kabupaten Tangerang,  Dirut  PT LKM Kabupaten Tangerang Dadang Sudana M,  serta instansi terkait lainnya.

Pembahasan awal  Raperda tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta  Kerta Raharja Kabupaten Tangerang Raperda,  Rapat dipimpin oleh Nazil Fikri,    H. Ahyani, SE   dihadiri oleh Anggota Pansus III DPRD Kabupaten Tangerang,  serta  Institusi  Pengusung  Dirut  Perusahaan Daerah Air Minum Tirta  Kerta Raharja Kabupaten Tangerang H.Rusdy Machmud  serta  instansi terkait lainnya.

Pembahasan awal  Raperda tentang Raperda tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja,     Rapat dipimpin oleh Barhum HS, S.IP  dan  Akmaludin Nugraha, ST,  dihadiri oleh Anggota Pansus IV DPRD Kabupaten Tangerang,  serta  Institusi  Pengusung  Dirut  BPR Kerta Raharja Ai Suherlan serta  instansi terkait lainnya.

Ke 4 Raperda yang di tetapkan ini kata sumardiyaitu Raperda tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja, perusahaan Mitra kerta Raharja ,  Raperda tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten dan Raperda Perusaan Daerah Niaga kerta Raharja,”Papar ketua DPRD Kabupaten Tangerang tersebut.

Supardi bacakan pandangan Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Tangerang(Foto : Ronald/Beritatanahair.com)

Mad Romli wakil bupati Tangerang mengatakan dalam pidatonya menjelaskan akan Undang-undang nomor 32 Tahun 2014 pasal 402 ayat 2 bahwa BUMD wajib melakukan penyesuaian perubahan kelembagaan dalam waktu 3 Tahun terhitung semenjak undang-undang itu di berlakukan.

Semua BUMD dikabupaten Tangerang berjalan dengan baik hanya saja perumda Mitra Kerta Raharja (MKR) Saja yang masih jalan di tempat,”Ucap Ombi.

Pemerintah Kabupaten Tangerang berharap setelah kejelasan status BUMD ini ditetapkan bisa bergerak lebih aktif ,cepat dan efisien dalam kegiatan usahanya untuk melayani publik terhadap masyarakat kabupaten Tangerang.(Ronald)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *