Eks Dirut Pertamina Divonis Rendah Dari Tuntutan >>>Kejaksaan Tunggu Salinan Putusan Lanjut Atau Tidak

Jakarta , Beritatanahair.com

Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) masih menunggu salinan resmi putusan terdakwa Ir. Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan yang divonis selama 8 tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp.1 miliar subsidair 4 bulan kurungan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Senin (10/6).


Dalam sidang sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Karen dengan hukuman kurungan 15 tahun penjara dengan denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan. Karen juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp.284,033 miliar subsider lima tahun penjara
“Kami menunggu putusan resmi pengadilan. Sesuai ketentuan KUHAP, para pihak diberikan waktu selama 7 hari untuk mengambil sikap,” kata  Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Dr. Mukri. di Jakarta Selatan (11/6)
.
Dr. Mukri menjelaskan, kasus ini bermula, ketika itu Pertamina melakukan kegiatan akuisisi (investasi nonrutin) berupa pembelian sebagian aset milik ROC Oil Company Ltd di lapangan BMG Australia. Kegiatan itu merujuk agreement for sale and purchase – BMG Project tanggal 27 Mei 2009 senilai US$ 31,917,228.


“Namun, dalam pelaksanaannya ditemui dugaan penyimpangan terkait pengusulan investasi yang tidak sesuai dengan pedoman investasi dalam pengambilan keputusan investasi, yakni tanpa kajian kelayakan (feasibility study) berupa kajian secara lengkap (final due dilligence), serta tanpa adanya persetujuan dari dewan komisaris. Walhasil, kasus itu menyebabkan peruntukan dan penggunaan dana US$ 31,492,851 serta biaya-biaya yang timbul lainnya sejumlah AU$ 26,808,244 tidak memberikan manfaat atau keuntungan kepada PT Pertamina, khususnya dalam rangka penambahan cadangan dan produksi minyak nasional,” terangnya.

 JPU  Pada Jampidsus Kejagung juga menjerat terdakwa dengan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU 

RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana 

telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 

UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 

55 ayat (1) ke-1 KUHP.tandasnya (Wan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *