Pansus I DPRD Kabupaten Tangerang Study Komparasi Retribusi Jasa Umum

Tangerang,Beritatanahair.com

Nonce  Thedean ketua pansus 1 Retribusi Jasa Umum mengemukankan dalam rangka pengayaan  dan melengkapi  Raperda   Retribusi  jasa umum Kabupaten Tangerang  rpmbongan Pansus I  DPRD Kabupaten Tangerang   melakukan Study Komparasi ke Badan Pendapatan Daerah  dan  DPRD Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, Selasa (21/5/2019).

Lebih lanjut Nonce  mengatakan  kami  di  DPRD Kabupaten Tangerang  sedang Pembahasan  Raperda Perubahan Perda  No : 4 Tahun 2011 tentang  Retribusi  jasa Umum.    yang diajukan  oleh Pemerintah Daerah  Kabupaten Tangerang  dalam hal ini OPD pengusung  Dinas Kesehatan, terkait di RSUD Pakuhaji  yang baru saja diresmikan, yang saat ini belum mempunyai payung hukum mengenai Retribusi  bidang kesehatan oleh karenanya  kami study ke Banpenda dan DPRD Kabupaten Bandung untuk sharing.

Sekretaris Badan (Sekban)    Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung  Ramdan, mengucapkan terima kasih atas dipiihnya Kabupaten Bandung sebagi tempat study komparasi,   Kami di Kabupaten Bandung  telah mempunyai Perda No.1 Tahun 2017  tentang Retribusi Jasa Umum  termasuk Retribusi  Jasa umum bidang kesehatan.  dan mudah mudahan Perda Kaupaten Bandung  ini bisa digunakan sebagai referensi  di kabupaten tangerang.    Kami di Kabupaten Bandung mempunyai Perda No.1 Tahun 2017, yang mengatur Jasa umum  terdiri  8 (delapan)  jenis jasa umum.

Kepala Dinsa Kesehatah,   Y  Zulkarnain  mengemukakan  kepdada utusa DPRD Kabupaten Tangerang ” Ahamdulillah di Kabupaten Bandung  RSUD sudah BLUD,  sehingga sudah dilimpahkan Retibusinya di masing-masing BLUD”. sebagai mana diatur dalam Peraturan perundang-undangan Pemerintahan Daerah.

Terkait dengan Tera-Tera, dalam Perda  di Kabupaten Bandung  No.1 tahun 2017 ini dimasukan namun tidak diberi nilai besaran  yaitu di Nolkan(O) , Kabid Perindustrian dan Perdagangan Sumarno, menjelaskan bahwa pengaturan di Perda  tersebut tentang Retribusi Alkom  kami di Kabupaten Bandung tetap dimasukkan saja namun besaran niainya di Nolkan (o).  kapan dibutuhkan baru dibuat dengan Peraturan Bupati, hal tersebu untuk mengantisipasi retribusi tersebut.

Sementara itu,  Kabag Persidangan DPRD kabupaten Bandung dalam sambutannya mengatakan bahwa di Kabupaten Bandung  Provinsi Jawa  Barat sudah ada Perda tentang Reribusi Jasa umum, dan sudah diterapkan di masing masing OPD di Kabupaten bandung, akan tetapi  karena  Dinas Kesehatan khusunya RSU Kab. Bandung saat ini sudah  BLUD,  maka diatur sesuai peraturan   Dinas Kesehatan sebagai sumber pendapatan (PAD) di Kabupaten Bandung.(BTA_001)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *