SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1440 H /2019 M

Paripurna DPRD Kabupaten Tangerang Tentang Raperda LKPJ APBD 2018

Tigaraksa, Beritatanahir.com

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang menyelenggarakan Rapat Paripurna  dalam rangka  Penyampaian penjelasan Bupati Tangerang terhadap  Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Kegiatan ini berlangsung hikmat di Kantor DPRD Kabupaten Tangerang Jln Somawinata Komplek Perkantoran Tigaraksa Tangerang Provinsi Banten , pada Senin dan Selasa (10 – 11/5/ 2019 ) .

Rapat Paripurna dipimpin oleh  Ketua  DPRD  H. Sumardi, S.Pd,  didampingi  Wakil Ketua DPRD  Barhum HS, S.IP,  Nazil Fikri,S.Ag,  dan  Dedi Sutardi, SE,MBA,  serta  dihadiri oleh Bupati  Tangerang  A. Zaki Iskandar, Wakil Bupati Tangerang  H. Mad Romli,SH,MM, dan jajarannya,  dan  Forkopimda Kabupaten Tangerang serta undangan lainnya.

Ketua DPRD  H. Sumardi, S.Pd,  dalam sambutannya mengatakan Rapat paripurna diselenggarakan berdasarkan  : 1) UU No.23/2014 telah beberapa kali perubahan terakhir dengan UU No.9/2015  tentang Pemerintahan Daerah.  2) UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara, dan UU No.33/2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 3) Permendagri No.13/2006 sebagaiman telah diubah terakhir dengan Permendagri No.21/2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD. 4) Peraturan DPRD  No.1/2018 tentang  Tata Tertib DPRD.

Pimpinan DPRD H. Sumardi, S.Pd  menyampaikan selamat kepada Bupati dan Jajarannya yang telah menorehkan prestasi dengan memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)  yang ke -11  tahun 2018  dari BPKRI perwakilan Propinsi Banten.   WTP yang diraih tersebut sebagai Pemicu kita semua untuk dapat lebih berprestasi dalam segala bidang, oleh karenanya kerjasama yang terjalin oleh semua pihak harus terus kita jaga dan pelihara.

Bupati Tangerang A. Zaki Iskandar,  dalam pidatonya mengemukakan bahwa Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah kabupaten Tangerang TA 2018 ini merupakan implementasi pasal 320 ayat (1) UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam hal Pertanggungjawaban pelaksanaan ABPD dinyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018  dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  (LKPD)  disampaikan  kepada DPRD  secara terpisah dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), hal tersebut mengacu pada pasal 69 ayat(1) UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tangerang TA 2018 telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI), dari hasil audit tersebut  Pemerintah Kabupaten Tangerang berhasil kembali mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke 11kali berturut-turut  sejak tahun 2008,  yang merupakan standar prestasi terbaik dalam bidang pengelolaan dan pelaporan keuangan di Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Tangerang senantiasa terus melakukan langkah-langkah pembenahan di segala bidang dengan memacu laju pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, baik dibidang  infrastruktur, bidang kesehatan,  bidang pendidikan, dan bidang social keagamaan, termasuk dalam hal pelayanan periinan.

Lebih lanjut Bupati Tangerang A. Zaki Iskandar,  menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

  1. Pendapatan –LRA pada Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.5,18 triliun dengan Realisasi sebesar Rp.5,48 tri;iun, atau lebih dari anggaran sebesar 5,78%. Realiasi Pendapatan tersebut bersumber dari :
  2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA dianggarkan sebesar Rp.2,49 triliun dengan Realisasi sebesar Rp.2,87 triliun lebih dari anggaran 15,15%.
  3. Pendapatan Transfer –LRA dianggarkan sebesar Rp.2,60 triliun, terealisasi sebesar Rp.2,54 triliun atau berkurang dari anggaran swbesar 2,65%.

Kontribusi Pendapatan Transfer terhadap Pendapatan Daerah sebesar 46,33%  yang bersumber dari :

  • Transeper Pemerintah Pusat – LRA dianggarkan Rp.1,80 triliun, terealisasi Rp.1,75 triliun atau kurang dari anggaran sebesar 2,43 %.
  • Transeper Pemerintah Pusat lainnya – LRA dianggarkan Rp.260,17 miliar, terealisasi Rp.249,64 miliar atau kurang dari anggaran sebesar 4,05 %.
  • Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah – LRA dainggarkan sebesar Rp.79 miliar, terealisasi sebesar Rp.70 miliar atau berkurang dari anggaran sebesar 11,39%, dengan kontribusi terhadap pendapatan daeran sebesar 8,46%.
  1. Belanja Daerah, Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp 5,82 triliun, terealisasi Rp.5,32  triliun atau kurang dari anggaran sebesar 8,45%,
  • Transfer pada   Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp 551,06 miliar, terealisasi 100 %
  1. Pembiayaan :
  • Penerimaan pembiayaan daerah daianggarkan sebesar Rp.1,19 triliun dan terealisasi 100%
  • Pengeluaran pembiayaan daerah daianggarkan sebesar Rp.10,94 miliar dan terealisasi 100%
  1. Sisa Lebih Peritungan Anggaran (SILPA) tahun 2018 sebesar Rp.792,24 miliar. Jika dibandingkan dengan Silpa tahun 2017 sebesar Rp.1,05 miliar, maka terjadi penurunan sebesar Rp.265,66 miliar (25,11%).(Ronald)
MEDIA ONLINE BERITATANAHAIR.COM MENGUCAPKAN "SELAMAT IDUL FITRI 1 SYAWAL 1440 HIJRIAH" SEMOGA DI HARI YANG FITRI INI KITA BANGUN BERSAMA MASYARAKAT INDONESIA YANG BERKARAKTER BERDASAR KEPADA KETUHANAN YANG MASA ESA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *