DPRD Kota Depok Paripurna Setujui 10 Propemperda 2020

Depok ,Beritatanahair.com

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kota Depok gelar rapat paripurna Rabu (12/06/2019) , Pimpinan rapat paripurna Ketua DPRD Kota Depok.Hendrik Tangke Allo bersama Wakil ketua DPRD Kota Depok . H.M Supariyono Amd. Ak dengan di hadiri Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna.

Dalam Rapat Kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah
DPRD Kota Depok yang di sampaikan oleh Ibu T.Farida Rachmayanti anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah menghasilkan keputusan sebagai berikut: Menindaklanjuti Surat Wali Kota Depok Nomor : 188.342/225-Huk perihal Penyampaian Raperda Propemperda 2020 tanggal 13 Mei 2019 dan Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Depok pada tanggal 14 Mei 2019. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) DPRD Kota Depok melakukan Rapat Kerja (Raker) Penyusunan Program
Pembentukan Peraturan Daerah Kota Depok Tahun 2020.

Dipaparkan, hasil dari kegiatan Raker tersebut menyepakati 10 (sepuluh) Rancangan Perda Kota Depok masuk ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Depok Tahun 2020.

Rincian dari Sepuluh Raperda Kota Depok dimaksud adalah :

  1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga, Rukun Warga Dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Pertimbangan Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan untuk masuk kedalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Depok Tahun 2020 adalah Sebagai berikut :
    1) Bahwa RT (Rukun Tetangga), RW (Rukun Warga) dan LPM (LembagaPemberdayaan Masyarakat) sebagai Mitra Kelurahan yang membantu kelancaran Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya di wilayah kelurahan, serta membantu masyarakat dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat khususnya di wilayah kelurahan.2) Perda yang sudah ada tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat akan pelayanan di tingkat kelurahan dan perkembangan
    peraturan perundang-undangan.
  2. . Masukan terhadap Raperda adalah sebagai berikut :
    1) Dimasukan Ketentuan mengenai masa berlaku untuk pergantian Jabatan Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua LembagaPemberdayaan Masyarakat (LPM).2) Perlu dilakukan pengkajian dan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah dalam penghitungan budget atau anggaran mengenai ketentuan pemberian insentif setiap bulan
    untuk Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan memperhatikan dampak
    terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Depok.
  3. ) Dimasukan ketentuan mengenai Pemberian bimbingan teknis terhadap Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang dilaksanakan setiap setahun sekali untuk memberikan pemahaman dan informasi kepada Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tentang program-program Pemerintah Daerah yang harus tercapai sesuai dengan RPJMD Kota Depok.
  4. Dimasukan ketentuan mengenai diadakan penyampaian visi dan misi di dalam pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) untuk program kerja 5(lima) tahun dengan diselaraskan dengan RPJMD setelah masa jabatan berakhir akan diakhiri dengan laporan pertanggungjawaban terhadap warga.
  5. Perangkat Rukun Tetangga (RT) dan Perangkat Rukun Warga (RW) dengan telah diberikannya insentif tidak boleh lagi menjadi bagian team sukses berpihak pada partai politik tertentu serta diberikan ketentuan sanksi apabila melanggan larangan ketentuan tersebut karena perangkat Rukun Tetangga (RT) dan Perangkat Rukun Warga (RW) harusnya menjadi fasilitator dan dinamisator
    kemudian melalui perangkat Rukun Tetangga (RT) dan perangkat Rukun Warga (RW) untuk membudidayakan gotong royong bersih – bersih lingkunganserta dalam pengurusan pembuatan E-KTP perangkat Rukun Tetangga (RT)
    dan perangkat Rukun Warga (RW) dilarang melakukan pungutan kepada masyarakat.
  6. Perlu dilakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah agar tidak ada benturan peraturan mengenai masalah kependudukan.
  7. Perlu dimasukan ketentuan mengenai karang taruna dengan dilakukan pengkajian bersama antara Bagian Hukum Setda Kota Depok dengan Dinas Pengusul Rancangan Peraturan Daerah.
  8. Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok Tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
    a. Pertimbangan Rancangan Peraturan Daerah tersebut diusulkan untuk masuk
    kedalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Depok Tahun 2020 adalah
    sebagai berikut:
    1) Untuk mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang mampu mendukung
    program reformasi birokrasi oleh karena itu maka diperlukan peningkatan mutu
    penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Depok sehingga
    dipandang perlu dibentuk Peraturan daerah tentang penyelenggaraan
    kearsipan.
    2) Berdasarkan rekomendasi ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) dalam
    audit eksternal untuk segera menyesuaikan dan melengkapi instrumen dan
    pedoman penyelenggaraan kearsipan dengan berpedoman kepada perundangundangan
    yang berlaku.
    3) Sebagai rumusan kebijakan pengambilan keputusan dalam rangka terwujudnya
    sadar tertib arsip. Dengan penyelenggaraan kearsipan dapat terwujud Tata
    Kelola Pemerintahan yang baik sehingga meningkatkan kualitas pelayanan
    Publik.
    4) Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan,
    masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan pengelolaan, perlindungan,
    penyelamatan, pengawasan serta sosialisasi kearsipan.
    b. Masukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut adalah sebagai berikut :
    Diharapkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Kearsipan, tidak hanya dengan
    cara konvensional saja, tetapi diperlukan pelaksanaan dengan cara e-arsip sebagai
    backup.
  9. Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok Tentang Penyediaan Dan Penyaluran
    Cadangan Pangan Pokok Daerah.
    a. Pertimbangan Rancangan Peraturan Daerah tersebut diusulkan untuk masuk
    kedalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Depok Tahun 2020 adalah
    sebagai berikut :
    Untuk mempersiapkan apabila terjadi bencana alam dan rawan pangan, Rancangan
    Peraturan Daerah ini dapat menjadi pedoman dalam mengatasi kekurangan Pangan
    Pokok pasca terjadi bencana.Sehingga apabila terjadi bencana alam dan rawan
    Pangan, Kebutuhan masyarakat akan pangan Pokok dapat terpenuhi.
    b. Masukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah ini antara lain :
    Isi dari Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang
    Penyediaan dan penyaluran cadangan Pangan Pokok Daerah perlu digambarkan
    mengenai startegis, teknis dan taktis yaitu proses penyediaannya dan proses
    penyalurannya.
  10. Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok Tentang Retribusi Penjualan Produk
    Usaha Daerah Dibidang Perikanan dan Pelayanan Kesehatan Hewan di Pusat
    Kesehatan Hewan.
    a. Pertimbangan Rancangan Peraturan Daerah tersebut diusulkan untuk masuk
    kedalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Depok Tahun 2020 : Adannya potensi permintaan akan benih ikan yang berkualitas dari masyarakat
    umum diluar kelompok pembudidaya ikan serta makin meningkatnya
    permintaan masyarakat terhadap pelayanan jasa kesehatan hewan khususnya hewan kesayangan di Pusat Kesehatan Hewan hal ini merupakan potensi
    peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerimaan retribusi pelayanan.
    Selanjutnya, Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat agar terpenuhinya
    kebutuhan masyarakat penyediaan benih ikan dan akan pelayanan di bidang
    kesehatan hewan dan penyediaan benih ikan.
    b. Masukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut diantaranya:
    1) Batas waktu penyelesaian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
    Kota Depok Tentang Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah Dibidang
    Perikanan dan Pelayanan Kesehatan Hewan di Pusat Kesehatan Hewan pada
    akhir Januari 2020 atau awal bulan Februari 2020.
    2) Di dalam Kajian Naskah Akademik, untuk diberikan gambaran mengenai
    beberapa hal yaitu :
    a) Potensi pendapatan yang akan diperoleh dari hewan – hewan yang akan
    dijaga kesehatannya dan lokasi – lokasi tempat yang akan di jadikan tempat
    Pusat Kesehatan Hewan.
    b) Manfaat yang diberikan kepada pengusaha yang dipungut retribusi
    Penjualan Produk Usaha Daerah dibidang Perikanan.
    c) Nilai retribusi yang diterapkan di daerah lain sebagai pembanding nilai
    retrbusi yang akan di terapkan di Kota Depok.
  11. Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.

Pertimbangan Rancangan Peraturan Daerah tersebut diusulkan untuk masuk
kedalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Depok Tahun 2020,
1) Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek dimana perda
yang sudah ada dipandang perlu diperbaharui sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
2) Agar terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pasar yang bersih, aman,
dan nyaman serta melindungi pedagang kecil dan mikro dalam eksistensi pasar
rakyat.
3) Merubah nomenklatur judul dari pasar tradisional menjadi pasar rakyat karena
mengacu menggunakan peraturan perundang-undangan yang terbaru.
4) Dalam rangka pembangunan berkelanjutan sesuai dengan RPJMD dan program
unggulan yang ada di kota Depok ada 7 Indikator yang diemban diamanahkan
ke dalam pasar yang dikelola oleh pemerintah Kota Depok yaitu Pasar Ber-SNI,
Pasar Layak Anak, Pasar indikator Adipura, Pasar Sehat, Pasar Tematik
Arsitektur ,Pasar Tematik Perdagangan, dan Pasar Tertib Ukur. Masukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut adalah: Diperlukan adanya koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informasi
dikarenakan Dinas tersebut sedang memproses Peraturan Daerah bernama
Smart City atau Kota Cerdas yang didalamnya terdapat variabel smart economy. Perlu dimasukkan ketentuan tentang positioning informasi teknologi
untuk mengangkat pasar sehingga memiliki outcome yang lebih positif bagi
kesejahteraan bagi pedagang misalnya Para pedagang bisa mendapatkan
informasi lebih real time mengenai masalah harga barang dan masalah akses
yang lain. Dimasukan ketentuan mengenai me link kan/menghubungkan antara
pasar sebagai wahana pemasaran dengan para pelaku usaha mikro
dihubungkan dengan smart city.
7 Indikator yang diemban diamanahkan ke dalam pasar yang dikelola oleh
pemerintah Kota Depok tidak perlu di dipisahkan satu persatu tetapi
diintegrasikan dan perlu ada eksplorasi terhadap nilai-nilai positif yang ada di
pasar yang dikeluarkan didalam Rancangan Peraturan Daerah.

  1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok Tentang Perubahan Peraturan Daerah
    Kota Depok Nomor 11 tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
    a. Pertimbangan Rancangan Peraturan Daerah tersebut diusulkan untuk masuk
    kedalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Depok Tahun 2020 diantaranya :
    1) Peraturan Daerah yang ada perlu disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan
    peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menunjang dan memenuhi
    kesejahteraan masyarakat.
    2) Saat ini pelayanan pasar masih dikelola oleh UPT Pasar dibawah Dinas
    Perindustrian dan perdagangan Kota Depok kedepan ada rencana bahwa
    beberapa pasar akan dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah dengan
    harapan agar pelayanan kepada masyarakat dapat lebih optimal. Pengalihan
    Pengelolaan ini akan berimplikasi terhadap tarif dan pola pemungutan Retribusi
    pelayanan pasar.
    b. Masukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut adalah sebagai berikut :
    Perlunya adannya rasionalisasi mengenai kenaikan tarif Retribusi dengan
    mempertimbangkan Kopensasi atau kemanfaatan yang baik yang diberikan kepada
    Pemberi Retribusi (masyarakat).
  2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama
    Daerah. a). Pertimbangan Rancangan Peraturan Daerah tersebut diusulkan untuk masuk
    kedalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Depok Tahun 2020 adalah
    :
    1) Pertumbuhan penduduk Kota Depok yang cukup tinggi menjadi bonus
    demografi yang harus dikelola dengan baik agar dalam penyelenggaraan
    pemerintahan daerah masyarakat dapat terlayani dengan baik serta dapat
    meminimalisir persoalan daerah yang kemungkinan akan muncul.
    2) Posisi Geografis Kota Depok yang sangat strategis serta potensi sumber daya
    yang dimiliki tentunya dapat dijadikan sebagai potensi sumber pendapatan daerah jika dikelola dan atau dikerjasamakan dengan pihak terkait.
    3) Persoalan batas wilayah yang berkepanjangan menjadi pekerjaan rumah
    tersendiri bagi Kota Depok, pelayanan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah
    daerah kepada masyarakat di wilayah perbatasan terkadang tidak dapat
    dilakukan secara maksimal karena terkendala batas wilayah.
    4) Dalam upaya peningkatan pelayanan dalam bidang kependudukan dan
    pencatatan sipil, pendidikan, kesehatan, pemadam kebakaran, ketentraman dan
    ketertiban serta bidang lainnya diperlukan koordinasi yang berkesinambungan
    antara Pemerintah Daerah wilayah sekitar, dengan harapan persoalan yang
    munculpun dapat ditangani secara bersama-sama.
    5) Kerjasama merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah
    Daerah dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang
    paripurna. Dengan Kerjasama Pemerintah Daerah dapat memberikan layanan
    kepada masyarakat tanpa harus selalu menganggarkan dengan Anggaran
    Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di samping itu tentunya hubungan
    antara para pihak yang bekerjasama akan senantiasa terjalin dengan seringnya
    komunikasi, selain itu juga hal ini tentunya akan menjadi pemicu dalam upaya
    pengembangan potensi daerah yang dimiliki. Oleh karena itu diperlukan
    kepastian hukum dan atau aturan tahapan kerjasama bagi para Pengelola
    Kerjasama di Perangkat Daerah.
    b. Masukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut adalah sebagai berikut :
    1) Diharapkan Raperda yang akan disusun tidak hanya mengikuti isi yang ada di
    dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tetapi juga harus bisa
    menyelesaikan permasalahan – permasalahan startegis jangka panjang Kota
    Depok. Perlu dibuat maping dituangkan di dalam Rancangan Peraturan Daerah
    Kota Depok Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah terkait masalah
    Kondisi Darurat, peningkatan kualitas pelayanan publik, pencapaian program
    nasional dan lain-lain. Agar isi raperda tersebut lebih kontekstual.
    2) Dimasukan di dalam raperda terkait kerjasama antar daerah dalam bidang
    Pendidikan dan kesehatan salah satunya terkait menyelesaikan permasalahan –
    permasalahan yang ada di masyarakat Kota Depok.
    3) Dimasukan di dalam raperda terkait kerjasama antar daerah dalam hal
    kerjasama yang saling menguntungkan dalam konteks pendanaan
    pembangunan di wilayah Kota Depok.
    4) Dibuat Road Map Rerjasama Antar Daerah ada evaluasi dan laporan setiap 5
    tahun sekali terkait kerjasama antar daerah dan ada dewan kerjasama antar
    daerah.
    5) Dimasukan di dalam raperda ketentuan mengenai kerjasama luar negeri.
  3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok Tentang Perubahan Perda Nomor 10
    tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok.
    a. Pertimbangan Rancangan Peraturan Daerah tersebut diusulkan untuk masuk
    kedalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Depok Tahun 2020 :
    Dalam Rangka efektif dan efisiensi kelembagaan perangkat daerah sehingga
    perangkat daerah dapat melaksanakan fungsi dan kewenangannya dan guna
    meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat dilakukan
    perubahan nomenklatur perangkat daerah dan penghapusan perangkat daerah
    yaitu:
    1) Perubahan Nomenklatur dari Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan
    menjadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.
    Ketika Kota Depok akan menerima bantuan karena terjadi suatu bencana tidak
    ada instansi yang mengelola karena Satlak bencana dihapuskan kemudian juga
    dengan pertimbangan Kota Depok minim akan bencana dan sudah ada
    anggotannya sehingga agar bisa lebih efisien. Maka Satlak bencana akan
    digabungkan menjadi satu di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
    Kota Depok. Sehingga perlu di lakukan perubahan nama nomenklatur Dinas
    yang semula bernama Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan diubah
    menjadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.
    2) Perubahan Nomenklatur dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi
    Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
    Karena ada amanat dari peraturan dan surat edaran menteri Dalam Negeri
    Nomor 60 tahun 2019 untuk merubah nomenklatur dari Kantor menjadi Badan.
    Di dasarkan pada aturan dan surat edaran menteri tersebut maka perlu di
    lakukan perubahan nama nomenklatur Dinas yang semula bernama Kantor
    Kesatuan Bangsa dan Politik diubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan
    Politik
    3) Penghapusan Nomenkalur Sekretariat KORPRI.
    Bahwa Sekretariat KORPRI Kota Depok sudah dihapuskan digabungkan di
    dalam Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Kota Depok tetapi sampai
    saat ini di dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 tahun 2016 masih
    terdapat nomenklatur nama sekretariat KORPRI oleh karena itu maka perlu
    dilakukan penghapusan Nomenkalur nama Sekretariat KORPRI.
    b. Masukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut adalah sebagai berikut :
    Perlu dipisahkan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata menjadi 2
    Dinas yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Dinas Pemuda dan Olah
    Raga.Agar bisa lebih focus dalam urusan pemerintahannya dan menghasilkan
    kinerja yang optimal.
  4. Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok Tentang Perubahan Atas Peraturan
    Daerah Kota Depok Nomor 2 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Bidang .
    a. Pertimbangan Rancangan Peraturan Daerah tersebut diusulkan untuk masuk
    kedalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Depok Tahun 2020 adalah
    sebagai berikut :
    1) Dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan peningkatan pendapatan masyarakat, kepemilikan kendaraan tumbuh sangat pesat seperti deret ukur
    akan tetapi penyediaan fasilitas penyimpanan kendaraan tumbuh seperti deret
    hitung, sehingga terjadi gap antara jumlah kendaraan dengan fasilitas
    penyimpanan kendaraan. Realita menunjukan banyaknya kendaraan pribadi
    terutama di lingkungan permukiman tidak memiliki fasilitas parkir dan cenderung
    menyimpan kendaraannya di Ruang Milik Jalan sehingga mengganggu
    kepentingan warga lainnya, jika tidak dilakukan pengaturan akan menimbulkan
    konflik sosial.
    2) Dikeluarkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015
    tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang intinya mengatur adanya
    perubahan dalam pelayanan pengujian dan bukti lulus uji. Dalam pelayanan
    pengujian, terutama dalam Pelayanan Pengujian Pertama yang semula
    dilakukan pengujian, saat ini cukup hanya didaftarkan saja. Dalam pemberian
    bukti lulus uji, yang semula diberikan dalam bentuk buku uji, saat ini harus
    diberikan dalam bentuk kartu uji.
    b. Masukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut adalah sebagai berikut :
    1) Dimasukan ketentuan mengenai persyaratan perlunya kepemilikan pribadi atau
    sewa garasi sebagai syarat kepemilikan kendaraan.
    2) Perlu di buat pengaturan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di
    masyarakat terkait penyimpanan kendaraan di taman perumahan di atas tanah
    lahan fasos dan fasum. Karena apabila taman tersebut digunakan untuk lahan
    parkir dapat mengganggu kepentingan warga lainnya.
    3) Untuk dibuat kajian mengenai jumlah mobil yang layak untuk masuk ke Kota
    Depok.

10.Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Depok Nomor 9 tahun 2012 Tentang Retribusi Bidang Perhubungan.
a. Pertimbangan Rancangan Peraturan Daerah tersebut, diusulkan untuk masuk
kedalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Depok Tahun 2020 adalah
sebagai berikut :
1) Dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi di
bidang perhubungan dan dengan memperhatikan kemampuan membayar
(ability to pay) dari customer (warga) perlu dilakukan evaluasi terhadap
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Bidang
Perhubungan.
2) Beberapa tarif retribusi pada layanan Pengujian Kendaraan Bermotor, Perizinan
Angkutan, Retribusi Parkir dan Retribusi Terminal perlu diatur perubahan
berdasarkan penyesuaian hasil kajian. Tarif retribusi rata-rata mengalami
kenaikan, akan tetapi terhadap Perpanjangan Izin Trayek (yang berlaku 5 tahun)
tidak dikenakan tarif retribusi. Pada retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
terjadi perubahan nomenklatur dan besaran tarif, yang semula berbentuk buku
uji, plat uji dan stiker samping berubah menjadi kartu uji (smart card, sertifikat
dan stiker).
b. Masukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut adalah sebagai berikut:
Retribusi parkir pinggir jalan menggunakan karcis elektronik.
Hadirin sidang paripurna yang berbahagia.
Demikianlah Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Depok Tahun 2020. Adapun
Selanjutnya Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Depok akan melakukan
konsultasi ke Kementerian dan mempelajari pengalaman daerah lain yang telah memiliki
pengalaman dan berhasil menerapkan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam
Rancangan Peraturan Daerah tersebut kemudian Badan Pembentukan Peraturan Daerah
DPRD Kota Depok akan melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah pengusul Rancangan Peraturan Daerah dalam rangka penyempurnaan Naskah Akademik.


Rancangan Peraturan Daerah yang telah masuk kedalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Depok Tahun 2020.
Paripurna DPRD Kota Depok berlangsung tertib diakhiri dengan halal bilhalal seluruh anggota DPRD Kota Depok bersama ASN Kota Depok sehubungan Hari Raya Idul Fitri 1440 H.(Burman)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *