Tangerang , Beritatanahair.com

Panitia Khusus III DPRD Kabupaten Tangerang yang dipimpin oleh Koordinator Pansus III Barhum HS,S.IP didampingi  Ketua Pansus III Imam Turmuji,SE,  melakukan pembahasan awal Raperda Rumah Susun,    Senin (1/7) 2019  bertempat di  eks Kantor DPRD Kab. Tangerang  Jl.  Kisamaun Kota Tangerang.  Dihadiri   OPD pengusung  Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Perhubungan , BPKAD,  Bagian Hukum Setda Kab. Tangerang Perwakilan Kementerian  Hukum  Provinsi Banten, serta  OPD terkait lainnya.

Koordinator  Pansus I Barhum HS, S.IP yang juga penggagas Raperda ini,  dalam sambutannya mengemukakan pada hari ini  kita mulai membahas Draft Naskah akademik Raperda tentang Rumah Susun  Kabupaten Tangerang,  kami berharap semua pihak terkait dapat memberikan masukan yang konstruktif  untuk memperkaya isi  Raperda ini, sehingga nantinya regulasi  ini dapat sebagai payung hukum,  dalam rangka  untuk membangun Rumah susun khusunya di Kabupaten Tangerang,  untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tangerang  utamanya masyarakat menengah kebawah.

Warijan pihak akademisi, menjelaskan bahwa Permasalahan utama perumahan dan rumah susun terdiri dua hal yaitu bagian hulu adalah pertumbuhan penduduk dan bagian illir adalah sektor perbankan dalam penyediaan dana murah yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Laju pertumbuhan penduduk merupakan cerminan laju kebutuhan rumah terutama di perkotaan dan implikasi selanjutnya adalah kebutuhan akan infrastruktur dan fasilitas sosial  lainnya.

Urbanisasi dipengaruhi oleh tiga faktor : yakni pertumbuhan alami penduduk daerah perkotaan , migrasi dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan dan reklasifikasi desa pedesaan menjadi desa perkotaan.   Laju Pertumbuhan penduduk daerah perkotaan  dan  daerah pedesaan.

Pertumbuhan  perkotaan  juga  mendorong  migrasi  yang menunjukkan adanya perbedaan /kesenjangan peluang antar tempat , Penduduk semakin padat, dan berkembang terus,  yang tentunya  uga   kebutuhan tempat tinggal.   Dan untuk mengantisipasi hal  tersebut adalah menyiapkan tempat tinggal yakni dengan  membangun rumah susun.

Kebijakan pembangunan rumah susun diperlukan diarahkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dan masyarakat serta menciptakan suasana kerukunnan hidup keluarga dan kesetiakawanan  social masyarakat dalam membentuk lingkungan serta persemaian nilai budaya bangsa dan pembinaan watak dan karakter  anggota keluarga.

Pembangunan rumah susun bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal, baik dalam jumlah maupun kualitasnya dalam lingkungan yang sehat serta kebutuhan akan suasana kehidupan yang memberikan rasa aman, damai, tentram dan sejahtera.  Dalam UUD 1945, Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang terbagi dalam bagian-bagian pemerintah daerah, baik Provinsi, Kabupaten maupun Kota,  Pemerintah darah ini mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut  asas otonomi dan tugas pembantuan UUD 1945, Pasal  18,18A dan 18 B.

Dalam membahas  Naskah Akademik ini,  Warijan minta semua pihak untuk memberi masukan  karena untuk menambah dan  memperkaya  Raperda  yang kita sedang bahas, kami  sangat  memerlukan  yakni  memperkaya lagi aturan kaedah yang  sudah melaksanakan,  Perda ini kita buat secara umum (seperti didaerah lain sifatnya Umum, khusus, komersial).

Perda ini menjadi konsumen Pemerintah Kabupaten Tangerang,  terkait pendanaan (APBD,APBN atau sumber lain/BUMD,BUMN dan lain-lain.    Pendanaan Kabupaten sangat kaya,  dengan Holding Company kita bisa mampu untuk mendanai , Adapun Pendanaan dari Pusat dapat kita manfaatkan,   kita Kabupaten hanya siapkan lahannya, sedangkan untuk fisiknya dan lainnya adalah dapat didanai oleh Pusat.

Barhum HS,S.IP untuk memper dalam  Draf ini, mohon    Dinas  Perkim  bersama  Tim  serta  OPD terkait, Bagian Hukum  Setda  dan Kumham Perwakilan  Provinsi Banten  untuk membahas secara khusus,  memperdalam lagi masukan-masukan yang cukup konstruktif.  dan Kami Pansus DPRD akan mencai masukan diluar untuk memperkaya  Perda ini,  karena Regulasi ini sangat dibutuhkan sepeerti didaerah-daerah lain.

Sementara itu  diwaktu yang bersamaan  Pansus I DPRD Kabupaten Tangerang  juga membahas Raperda tentang Perubahan Hari Jadi Kabupaten Tangerang  sebagai Koordinator  H. Sumrdi ,S.Pd, dan Ketua Pansus I H.A. Ghozali, S.PdI, M.Si.

Sedangkan  Pansus II  membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang  Penanggulangan Bencana,  sebagai Koordinator  Nazil Fikri,S.Ag,  dan Ketua Pansus II,  Ahmad Supriadi, SE.(bta_001)