Guru Simalungun diberhentikan Bupati Sebanyak 1.695 orang Anak Didik jadi korban

Jakarta , Beritatanahair.com

Pemerintah Kabupaten Simalungun telah memberhentikan 1.695 guru PNS dari jabatan fungsional bagi yang belum memiliki gelar sarjana , menuai protes dari berbagai pihak. Sebanyak 992 guru tamatan sekolah pendidikan guru (SPG) dan diploma II dihentikan sementara dan diminta mencantumkan gelar sarjana paling lambat November 2019. Sementara 703 guru lainnya merupakan tamatan SMA dan kemungkinan dihentikan permanen. Jabatan fungsional guru merupakan syarat bagi PNS agar bisa mengajar di sekolah.

Komisioner KPAI bidang pendidikan, Retno Listyarti juga menilai bahwa keputusan tersebut kurang tepat, mengingat kondisi daerah yang kekurangan guru. Karena Jumlah guru yang diberhentikan begitu besarpotensi , sehingga berpotensi menimbulkan kekurangan guru di berbagai sekolah.

Kekurangan guru secara mendadak dan dalam jumlah banyak akan berdampak pada siswa dan mengganggu sistem pembelajaran di sekolah.

“Suatu kebijakan di pendidikan sejatinya mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Karena tak mudah mencari guru yang mumpuni dibidangnya dalam waktu singkat,” Ucap Retno.

Berdampak Pada Proses Pembelajaran Di Sekolah

  1. KPAI menyayangkan pemberhentian 1695 guru PNS di kabupaten Simalungun secara serentak tahun 2019, karena berpotensi menimbulkan masalah dalam proses pembelajaran di berbagai sekolah yang guru PNS nya termasuk yang diberhentikan. Ketika ribuan di berhentikan dan sudah ada PNS pengganti yang direkrut sesuai ketentuan dan sesuai kebutuhan lapangan tidak masalah, namun jadi masalah besar ketika pemberhentian tidak disertai penyiapan guru pengganti, karena berdampak sekolah-sekolah akan kekurangan guru, banyak jam pelajaran kosong karena tidak ada gurunya. Akibatnya yang dirugikan adalah anak-anak sebagai peserta didik. Jam kososng juga berpotensi menimbulkan kegaduhan di kelas, bahkan bisa terjadi kekerasan di sekolah yang dilakukan antar sesame siswa.
  2. KPAI mencatat bahwa di kabupaten Simalungun terdapat 778 Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan 65 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dimana para guru PNS yang diberhentikan tersebut bertugas selama ini. Menurut data BPS tahun 2015, jumlah guru SD negeri dan swasta sekitar 6.162 orang, sedangkan SMP Negeri dan swasta berjumlah sekitar 2394 guru. Adapun siswa yang diajar untuk SD sekitar 104.814 siswa dan SMP sekitar 38.678 siswa, artinya pemberhentian 1600-an guru PNS akan berdampak secara signifikan terhadap proses pembelajaran puluhan ribu siswa.
  3. KPAI diap menerima pengaduan para siswa atau orangtua siswa yang terdampak pada kebijakan ini, sehingga banyak jam kosong dan pembelajaran di sekolah tidak maksimal lantaran sekolah anaknya kekurangan guru. Hal ini akan menjadi dasar bagi pengawasan KPAI dan advokasi kebijakan demi kepentingan terbaik bagi peserta didik. Anak-anak didik berhak mendapatkan pembelajaran yang berkualitas yang didukung oleh para pendidik yang berpengalaman dan berkualitas. Meski bukan sarjana, namun karena pengalaman mengajar selama-bertahun-tahun, bisa saja para guru yang diberhentikan tersebut sudah professional di mata pelajarannya. Para guru tersebut seharusnya dapat difasilitasi untuk peningkatan kualifikasi akademiknya.
  4. Pemberhentian status guru PNS bukan solusi atas masalah yang terjadi. Pemerintah seharusnya memastikan kewajiban untuk mendorong guru memenuhi kualifikasi bisa terlaksana sebagaimana amanat pasal 34 Undang-Undang Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen mengatur pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, wajib membina dan meningkatkan kompetensi serta kualifikasi guru. Tertulis juga, pemerintah wajib memberikan anggaran untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian guru pada satuan pendidikan. Seharusnya, pemerintah sudah punya data berapa guru yang memang belum sesuai kualifikasi yang ditentukan. Dari data itu, pemerintah berarti bisa merencanakan dan memprioritaskan anggaran untuk peningkatan kualifikasi guru. Pemerintah punya kewajiban untuk itu. Kalau kewajiban ini bisa dimaksimalkan maka pemberhentian ribuan guru Simalungun semestinya dapat diminimalkan jumlahnya.

Demikian Penyampaian Retno Listyarti Komisioner KPU Bidang Pendidikan di Jakarta pada kamis (25/7/2019).***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *