DPRD Kota Depok Rapat Paripurna R-APBD Tahun Anggaran 2019

Depok , Beritatanahair.com

DPRD Kota Depok lakukan rapat Paripurna bertempat di Ruang Paripurna DPRD Kota Depok, dalam rangka persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terhadap perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk Tahun Anggaran 2019 ,pada Senin (12/08/2019).

Tampak hadir dalam rapat Raperda Perubahan APBD Depok TA 2019 Walikota Depok, Mohammad Idris dan Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna, Ketua DPRD Kota Depok .Hendrik Tangke Allo berserta para Wakil dan OPD Kota Depok.

Dalam penyampaian pandangan DPRD Kota Depok melalui oleh Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Depok,Edi Masturo menuturkan , bahwa dasar perubahan APBD yang dapat di benarkan oleh Peraturan Pemerintah adalah realisasi semester pertama APBD,apabila rerjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) sehingga keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar perangkat daerah,antar unit dalam perangkat daerah , antar program ,antar kegiatan.

“Dan antar jenis belanja ,keadaan yang menyebabkan Sisa Perhitungan Anggaran (Silpa) ,serta keadaan darurat dana atau keadaan luar biasa.”sebutnya.

Lebih lanjut Edi Masturo menjelaskan, lebih khusus keadaan yang menyebabkan Silpa tahun sebelumnya digunakan dalam tahun berjalan adalah untuk menutupi deficit anggaran ,memdanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya. Membayarkan bunga dan pokok utang yang atau obligasi daerah melampaui anggaran tersedia mendahului perubahan APBD,melunasi kewajiban bunga dan pokok utang ,mendanai kenaikan gaki dan tunjangan pegawai ASN akibat adanya kebijakan dari Pemerintah.

Anggarannya,ujar Edi Masturo lebih jauh ,mendanai kegiatan yang capaian sasaran kinerja di tingkatnya. Rapat kerja pembahasan laporan realisasi semester pertama Tahun Anggaran 2019 pada tanggal 16 -18 Juli 2019 yang lalu telah membahas dan menkonfirmasi capaian kinerja APBD Kota Depok untuk realisasi semester 1 tersebut.
“Pembahasan yang dilakukan cukup alot dalam mempertanyakan capaian kinerja yang secara rata-rata belum mencapai 50 persen atau tepatnya sebesar 45.43 persen,”jelasnya

Sementara untuk capaian pendapatan,kata Edi meneruskan , 24 .89 persen, untuk serapan belanja termasuk didalamnya belanja modal sebesar 4.79 persen.Pos pendapatan sebelum perubahan sebesar Rp.2.791.971.028.825,- berubah menjadi Rp. 307.037.553.546.000,- dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum perubahan sebesar Rp.1.114.036.194.642,- setelah perubahan menjadi Rp. 1.138.449.645.771 ,- atau naik sebesar Rp. 24.463.460.069. Dana perimbangan sebelum perubahan sebesar Rp. 1.044.126.954.333 .Setelah perubahan menjadi Rp. 1.243.402.596.780,- atau naik sebesar Rp. 199.275.642.447,-

Sedangkan,Lanjut Edi , pendapatan daerah yang sah sebelum perubahan adalah Rp.633.807.879.850,- dan setelah perubahan menjadi Rp. 717.106.310.898 ,- atau naik Rp.83.298.431.447. Untuk pos belanja daerah sebelum perubahan sebesar Rp.3. 346.336.478.825 , namun setelah perubahan menjadi Rp. 3.764.654.049.140 atau naik sekitar Rp. 418.317.570.315. Rincian belanja tidak langsung sebelum perubahan sebesar Rp. 1.35.725.482.761 dan setelah perubahan menjadi Rp. 1.441.791.506.801 atau naik Rp.86.994.024.049. Belanja langsung sebelum perubahan sebesar Rp. 1.991.601.996.063 ,setelah perubahan menjadi Rp.2.332.934.542.330 atau naik sebesar Rp. 331.323.546.266 . Untuk pos Pembiayaan Daerah sebelum perubahan Rp. 554.365.450.000 ,dan setelah perubahan menjadi Rp. 665 645.486.751,atau naik Rp.111.280.036.751 sedangkan pengeluaran pembiayaan sebelum perubahan sebesar Rp.100 Miliar dan tidak mengalami perubahan.
“Berdasarkan hitungan tersebut ,maka sisa lebih pembiayaan tahun berkenan (Silpa) sebesar Rp.0,” Edi Masturo menerangkan.

Ditempat yang sama ,Wali Kota Depok .K.H. Mohammad Idris dalam sambutannya mengatakan, menyampaikan apresiasi, khususnya kepada teman-teman ASN. Dalam kondisi bertambahnya penduduk Kota Depok yang hampir 2,3 juta jiwa, dengan jumlah ASN 6.700 orang, dibanding dengan Kota Bogor misalnya 9.000 ASN, dengan penduduk 2,8 jiwa dan Kota Bekasi 12.000 ASN, untuk melayani 2,4 juta jiwa.
“Dengan kerja keras dan kebersamaan, Alhamdulillah, penghargaan demi penghargaan dicapai dan diraih,” ucapnya.

Lanjutnya, sebagaimana telah diketahui bersama, tentang perubahan anggaran belanja daerah Kota Depok tahun anggaran 2019, kita bahas bersama-sama antara Pemerintah Daerah, bersama Badan Anggaran DPRD Kota Depok ,bersama seluruh perangkat daerah Pemerintah Kota Depok. Berbagai dinamika dalam proses pembahasan sudah disampaikan, telah dilalui dengan semangat Demokrasi, sinergi dan menjalin kebersamaan.

“Sehingga setelah menjalani penajaman masukan dan saran, yang telah diberikan oleh DPRD Kota Depok, untuk itu saya sangat mengapresiasi atas kerjasama yang diberikan. Mulai dari perumusan perubahan anggaran dan pembahasan,” tandasnya.

“Kami menyambut dengan baik dan berharap, agar seluruh Program yang berjalan dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Mengenai Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, dapat saya sampaikan bahwa aspek kebijakan tetap mengacu kepada nota kesepakatan mengenai perubahan APBD tahun 2019 dan nota kesepakatan prioritas pelaporan dalam sementara perubahan anggaran,” tambahnya.

Disebutkan, ini bukan merupakan perubahan terhadap kebijakan anggaran yang telah disepakati, tetapi lebih merupakan penguatan kepada kebijakan-kebijakan tersebut dengan kata lain, kebijakan Strategi Prioritas Program, serta kegiatan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, telah berorientasi untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi kemajuan Kota Depok, yang Unggul, Nyaman dan Religius.(Burman)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *