Bupati Tangerang Usulkan Raperda Sistem Elektronik

Tigaraksa , Beritatanahair.com

Pemerintah Daerah kabupaten Tangerang akan menerapkan sistem informasi manajemen pemerintahan berbasis elektronik. Hal ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan zaman yang terus bergerak dengan pemanfaatan Technologi di masa kini.

Saatnya era keterbukaan informasi dan generasi milineal menjadi salah satu yang ditetapkan pemerintah pusat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut. Demikian disampaikan oleh Wakil Bupati Tangerang H.Mad Romli ,SH.MM usai Rapat Paripurna di gedung DPRD Kabupaten Tangerang, Tigaraksa Rabu (6/11/2019).


Dimasa yang terang benderang ini, sudah tidak adalagi arus informasi yang tersumbat akibat ketidak cakapan pemerintah dalam mengelola informasi. Baik yang bersifat rancangan, implementasi ataupun laporan hasil, semuanya bisa dan langsung diakses oleh seluruh elemen masyarakat sebagai antisipasi atas keterbukaan informasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Tangerang, menggagas dengan usulan dua Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda berkaitan dengan sistem elektronik ini.
Dua Rancangan Peraturan Daerah yang kita usulkan adalah, masing -masing Raperda pokok pokok pengelolaan keuangan daerah dan Raperda pengelolaan Sistem elektronik Pemerintah daerah,” Papar Romli.


Ketika Raperda ini dibahas dan disahkan oleh DPRD, maka kita akan langsung membuat formula aturan main tataran tehnis berkaitan dengan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Daerah ini.
Saat di implementasikan aturan ini, dapat kita pastikan pengelolaan sistem Pemerintah akan berjalan lebih cermat, akurat transparan dan bisa diakses oleh masyarakat, mulai dari perencanaan, implementasi program hingga pelaporan hasil kinerja,” Terang Wakil Bupati yang juga politisi dari pohon beringin dan satu Partai dengan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskardar Zulkarnaen.


Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Kholid Ismail mengatakan, Raperda usulan pemerintah bagus dan layak untuk diterapkan. Namun mekanisme aturannya, akan bahas terlebih dahulu , Sebelum ini disahkan, kita akan bahas di tingkat komisi dan Baperda, untuk dikaji dan telah bagaimana aturan mainnya dan sandaran hukum di atasnya,” Imbuh Ketua DPRD Kabupaten Tangerang yang berasal dari PDIP.(rp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *