Raperda Pemkot Depok dan Rapertatib di Sahkan

Beritatanahair.com , Depok

Akhirnya Lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Tata Tertib (Raper Tatib) DPRD Kota Depok di sah kan dalam Rapar Paripurna di gedung DPRD Depok, Rabu (08/01/2020)Kemarin.

Ke -5 (Lima) Raperda yang di sah kan diantaranya:
Pertama : tentang Raperda perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok (KTR).
Kedua ; Raperda tentang perubahan ketiga atas Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang pajak daerah. Ketiga ; Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang tarif pelayanan kesehatan Kelas III pada RSUD Depok. Ke Empat; Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan bidang perhubungan dan yang Ke Lima ; Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang retribusi bidang perhubungan.

Dalam sidang sebelum pengesahan ke-5 Raperda ini, Wakil Ketua I DPRD Kota Depok, Yeti Wulandari SH dalam memimpin sidang memaparkan ,bahwa 3 ( tiga) Raperda dan Raper Tatib DPRD Kota Depok telah selesai proses fasilitasi dari Provinsi Jawa Barat.

” Sudah dibahas oleh Pansus dengan Perangkat Daaerah serta bagian hukum Sekretariat Daerah Kota Depok,” sebut politisi Gerindra ini

Lanjut Yeti , Raperda terkait Pajak Daerah dan Raperda tentang retribusi bidang perhubungan, telah disetujui dan akan dilakukan evaluasi oleh Provinsi Jawa Barat.

“Jumlah Raperda yang akan di tetapkan dalam keputusan DPRD hari ini adalah 5 Raperda dan Rancangan Peraturan Tatib DPRD Kota Depok,” ujarnya.

Raperda Bidang Perhubungan, kata Yeti melanjutkan, tercatat di dalamnya peraturan tentang garasi mobil. Kendati sudah disahkan, Raperda Perhubungan tentang garasi mobil, sebelum diterapkan peraturan daerah tersebut, Dinas Perhubungan (Dishub) Depok wajib memberikan fasilitas transportasi yang layak kepada masyarakat Depok. Hal ini masyarakat Depok ini mobilisasi tinggi sehingga memiliki kendaraan pribadi untuk kegiatannya.

Yeti Wulandari .SH menambahkan ,peraturan ini pun bukan melarang masyarakat memiliki lebih dari satu kendaraan khususnya roda empat.

“Tapi juga mengoreksi kepada pemerintah daerah sendiri, apakah pemerintah daerah sudah menunjang fasilitas-fasilitas transportasi umum yang benar-benar layak, aman dan bisa dirasakan masyarakat,” jelasnya(Burman)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *