DPRD KOTA DEPOK LAKSANAKAN RAPAT FORUM RENJA TAHUN 2020-2021.

Depok , Beritatanahair.com

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok melakukan rapat Forum Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kota Depok Tahun 2020 – Tahun 2021,bertempat Ruang rapat Paripurna,Senin (24/02/2020) kemarin.

,Kania Parwanti ,Sekretaris Dewan (Sekwan) Kota Depok mengatakan, bahwa forum Renja Tahun 2020-2021 merupakan forum kordinasi antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil dari Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) Kecamatan bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait. Tujuan Renja untuk penyelarasan usulan antara hasil Musrenbang Kecamatan dengan draf kerja SKPD dengan memberi kesempatan kepada kelompok sektoral guna memberukan masukan dan usulan.

“Selain itu forum renja ini dilakukan penyelarasan usulan antara hasil-hasil Musrenbang kecamatan dengan draf renja SKPD, serta memberikan kesempatan kepada kelompok sektoral untuk memberikan masukan dan usulan kegiatan yang dinilai mampu, mengatasi persoalan yang ada di sektor tertentu ,” ujar Kania

Lebih lanjut Kania mengatakan, tugas Sekretariat DPRD Kota Depok adalah Membantu legislatif melaksanakan pendukung urusan pemerintahan, dan berfungsi sebagai penyelenggara administrasi kesekretariatan dan penyelengara administrasi keuangan DPRD serta memfasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD.

“presentasi terbesarnya adalah rencana kerja dewan, karena tugas setwan adalah pelayanan sehingga DPRD dapat melaksanakan 3 (tiga) fungsinya dengan baik,” sebut Sekwan DPRD Kota Depok.

Wakil Ketua DPRD Kota Depok Yeti Wulandari ,SH, dalam rapat Forum Renja menuturkan, bahwa DPRD kota Depok dalam hal ini adalah melaksanakan fungsi-fungsi Kepala Daerah sebagai mitra kerja yang sejajar. Berdasarkan Undang -undang No 23 THN 2014 Pasal 149 Fungsi DPRD Depok adalah pembentukan peraturan daerah dengan cara mengajukan usul rancangan perda, kemudian membahasnya bersama kepala daerah untuk disetujui atau tidak raperda tersebut dan diimplementasikan.

“Dapat menyusun program pembentukan perda bersama Kepala Daerah. Fungsi kedua terkait anggaran yang dilakukan dalam bentuk pembahasan persetujuan, bersama terhadap rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah yang diajukan oleh Kepala Daerah.”Ungkap Yeti Wulandari,SH. (BP)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *