Fraksi Membangun Papua dan anggota Komisi I DPR RI : Pernyataan Tito Mohon di koreksi Ulang

BERITATANAHAIR.COM

Sekretaris fraksi Membangun Papua, Alfred Fredy Anouw menegaskan, Mendagri Tito Karnavian yang awalnya pernah bertugas sebagai Kapolda Papua telah mengetahui sebagian besar orang asli Papua [OAP] telah meninggal dunia lantaran ditembak mati oleh peluru tajam atau besi.

Kondisi Papua Anouw menegaskan, sudah krisis kemanusiaan muncul lagi Covid – 19 dengan pernyataan Tito dilarang tutup akses perhubungan.

“Pak Tito ini sudah lama di Papua sebagai Kapolda, dia sendiri tahu bahwa kami orang asli Papua ditembak mati pakai peluru tajam. Sekarang yang bersangkutan tolak kesepakatan forkopimda provinsi Papua. Ini ada apakah,” ujar Anouw bertanya, Rabu, [25/3/2020] kepada wagadei.com.

Jika Mendagri tetap pada pernyataan itu, maka Anouw mengaku pihaknya menuding hal itu merupakan pembunuhan secara terstruktur bagi OAP.

NB: catatan saya (Natalius Pigai). Ini pernyataan yang belum terukur dari Pak Tito. Bisa sj bukan dari Pak Tito tapi intinya pernyataan ini bisa memancing amarah dan berbahaya dalam situasi ini. Jakarta-Papua kan 4 ribu kilometer! Dan sistem kesehatan belum memadai. Saya kira Pak Mendagri perlu penjelasan lebih lanjut yang berpijak pada keinginan rakyat Papua.

Berikut : Tulisan di Wagadei.com

Pernyataan Mendagri dituding sebagai biang pembunuhan terstruktur

 Nabire_Pernyataan Mendagri Tito Karnavian tak menyetujui menutup semua akses perhubungan ditanggapi serius oleh DPR Papua melalui Fraksi Membangun Papua dan anggota Komisi I.

Sekretaris fraksi Membangun Papua, Alfred Fredy Anouw menegaskan, Mendagri Tito Karnavian yang awalnya pernah bertugas sebagai Kapolda Papua telah mengetahui sebagian besar orang asli Papua [OAP] telah meninggal dunia lantaran ditembak mati oleh peluru tajam atau besi.

Kondisi Papua Anouw menegaskan, sudah krisis kemanusiaan muncul lagi Covid – 19 dengan pernyataan Tito dilarang tutup akses perhubungan.

“Pak Tito ini sudah lama di Papua sebagai Kapolda, dia sendiri tahu bahwa kami orang asli Papua ditembak mati pakai peluru tajam. Sekarang yang bersangkutan tolak kesepakatan forkopimda provinsi Papua. Ini ada apakah,” ujar Anouw bertanya, Rabu, [25/3/2020] kepada wagadei.com.

Jika Mendagri tetap pada pernyataan itu, maka Anouw mengaku pihaknya menuding hal itu merupakan pembunuhan secara terstruktur bagi OAP.

“Ini cara untuk menghabisi kita orang asli Papu. Kenapa harus tolak atas kesepakatan kami? Kami ini mau selamatkan kami punya masyarakat, bukan mengganggu kenyamanan negara Indonesia,” ungkapnya tegas.

Politik Partai Garuda ini mengatakan, orang Papua selalu berada di tempat keramaian sehingga tak bisa Pemerintah Pusat melalui Mendagri hanya batasi jaga jarak dan isolasikan diri.

“Yang harus kita selamatkan harus dengan cara ‘loac down”. Itu saja, tidak ada jalan lain,” bebernya.

“Karena itu kami menolak permintaan Mendagri yang menolak pernyataan Mendagri. Kami juga menolak dengan alasan fasilitas di Papua tidak memadai untuk menangani virus Corona sehingga Papua mesti dilakukan upayakan kekhususan, Mendagr jangan samakan dengan daerah lain,” ungkapnya.

Sementara itu, anggota komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa menegaskan, pihaknya melakukan penutupan akses demi keselamatan rakyat Papua yang sudah sedikit di Republik ini. Sehingga diminta agar jangan berpikiran lain dengan keputusan Forkopinda Papua.

“Semua ini hanya untuk cegah penularan virus di Papua. Ini Keputusan bersama Gubernur dan Wakil gubernur, DPR Papua, MRP Papua, Kapolda dan seluruh jajaranya, Panglima Kodam Cenderawasih. Kabinda, Lantamal X. Lanut. Para Bupati dan Wali Kota, Bank Indonesia Region Papua, BULOG, PELNI, PERTAMINA dll. Dan seluruh rakyat menginginkan akses masuk keluar dari ke Papua di tutup untuk sementara waktu,” ujarnya tegas.

Kadepa yang vokal menyuarakan aspirasi masyarakat ini meminta Forkopinda Papua jalankan saja keputusan yang sudah ditetapkan bersama pada hari Selasa, 24 Maret 2020, untuk keselamatan rakyat.

“Bukan takut tetapi gerakan waspada merupakan keputusan yang terbaik demi keselamatan rakyat sehinga pak Tito Mendagri dan semua pihak di Jakarta mohon untuk tidak berpendapat lain dengan Keputusan yang di ambil lewat rapat forkopinda Papua,” jelas Kadepa.

Reporter: Enaakidabii Carvalho

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *