PEKERJAAN UDIT DI KECAMATAN KEMERI ASAL ASALAN

Kab Tangerang , beritatanahair.com

Diduga terjadi pelanggaran dan kecurangan proyek udit di Kecamatan Kemeri, dengan panjang kurang lebih 75 meter, yang berlokasi di Kampung Kelebet RT 03/03 Desa Kelebet itu penunjukan langsung dari pihak kecamatan kemeri Kab. Tangerang.

Hasil Investigasi awak media beritatanahair.com di lokasi, senin (06/04/2020). Proyek udit yang berlokasi di Kampung Kelebet Desa Kelebet Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang, diduga banyak terjadi pelanggaran yang tidak sesuai spek.

Pasalnya, selain kejanggalan yang diperoleh dari hasil pantauan Awak Media beritatanahair.com dilapangan, di duga pekerjaannya tidak sesuai aturan dan terkesan asal asalan .

Tidak ada Penyedotan atau pengeringan air saat pemasangan udit, dan bahan amparan pasir tidak sesuai yang seharusnya di pakai, bahkan pelaksana dan pengawas pun tidak ada di lokasi proyek pada saat pengerjaan. Ditambah, pagu papan nama proyek juga tidak nampak terpasang.

Tampak Proyek Udit yang di kerjakan di kecamatan kemiri asal-asalan tidak ada papan Proyeknya.(Foto : Nean Wartawan Beritatanahair.com)

Sedangkan jika di lihat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012. Regulasi ini mengatur, setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai anggaran negara baik APBN, APBD maupun ADD, wajib memasang pagu anggaran atau papan nama proyek.

Papan proyek tersebut tertulis dengan jenis kegiatan,nama cv. lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek, dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pengerjaan proyek tersebut.

Apabila ada proyek tidak terpasang pagu papan nama, maka ini dipastikan sudah melanggar semangat transparansi yang dituangkan pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Untuk kegiatan proyek tersebut akan ditindaklanjuti serta merekomendasikan kepada institusi penegak hukum untuk segera melakukan penyidikan serta penyelidikan karena pembangunan tersebut diduga menyalahi aturan, ini diduga kuat melanggar hukum, karena tidak mengacu kepada metode pelaksanaan, dokumen kontrak, gambar dan Bill Of Quantity (BQ).

Saat awak media beritatanahair.com akan mengkonfirmasi kepada Kasi ekbang Kecamatan Kemiri di ruangannya, beliau tidak ada,mungkin beliau tidak masuk kantor, dan saat berusaha dikonfirmasi lewat telepon seluler tidak ada respon.

Ini menjadi salahsatu faktor kerugian negara, diharapkan pihak Kontraktor dan PPTK Kecamatan Kemiri agar segera melakukan sistem pengawasan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut.(nean)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *