KEMATIAN PELAUT WNI DI CHINA: TANGGUNG JAWAB MENKO MARITIM, LUHUT BINSAR PANJAITAN

JAKARTA , BERITATANAHAIR.COM

Video viral yang disiarkan televisi berita Korea Selatan pda 6 Mei 2020 memperlihatkan jenazah ABK Indonesia yang dibuang ke laut dari atas kapal nelayan Cina , Video ini mengungkapkan perbudakan dan eksploitasi terhadap Warga Negara Indonesia(WNI) yang bekerja di kapal di luar negeri.

Video pertama kali diberitakankan oleh Munhwa Broadcasting Corporation (MBC) pada 6 Mei 2020, yang diberikan oleh awak kapal selamat kepada pemerintah Korea Selatan dan MBC untuk meminta bantuan saat kapal memasuki Pelabuhan Busan, Korea Selatan.

Menurut investigasi MBC, pembuangan jenazah ABK WNI terjadi di Samudera Pasifik pada 30 Maret. Video dibagikan kanal YouTube MBCNEWS berjudul “[Eksklusif] 18 jam kerja sehari, jika sakit dan meninggal, buang ke laut.”

“Jenazah yang dilempar ke laut adalah jenazah Adi, 24 tahun, seorang pelaut WNI yang meninggal setelah bekerja di kapal setahun lebih,” menurut MBC.

Sebelum mayat dilempar dengan peti mati, terlihat para pelaut Cina mengadakan upacara pemakanan sederhana dengan menyalakan dupa dan menyiramkan alkohol.”Tidak ada lagi? kata pelaut Cina berbaju biru yang memberikan penghormatan dupa.

Jenazah Ari dibuang ke kedalaman laut , sebelum Ari, ada dua jenazah WNI lain yang dilempar ke laut yakni Alfata berusia 19 tahun dan Sepri berusia 24 tahun di kutip dari berita tempo.co

Melihat video viral diatas membuat aktivis kemanusiaan asal Papua Natalius Pigai bereaksi,reaksinya tentu ditujukan kepada pemerintah yang tidak bisa melindungi warganya minimal jenazahnya dipulangkan ke Tanah air.

“Kematian WNI Pelaut di Kapal China adalah merupakan Tanggung jawab Luhut Binsar Panjaitan selaku Menko Maritim. Hampir semua aturan-aturan internasional dan juga nasional yang mengatur tentang Pelaut (seafarer) bukan tanggungjawab Kementerian Tenaga Kerja tetapi Kementerian Perhubungan dan tanggung jawab Menko Maritim. Berbagai landasan hukum international juga nasional telah memberi otoritas tetapi saya duga soal-soal ini diabaikan bahkan tidak diperhatikan.
Secara hukum international Indonesia telah memiliki kekuatan untuk menjamin kepastian bagi pelaut (seafarer) dan kapalnya,” paparnya dalam whatsapp beritatanahair.com pada Kamis (07/05/2020).

  1. Sejak 1961 Indonesia menjadi Anggota International Maritim Organisations (IMO)
  2. International Convention for Safety of Life at Sea (SOLAS)
  3. The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW
  4. Maritime Labour Convention (MLC) 2006.

Untuk Indonesia, Pemerintah RI sudah meratifikasi MLC 2006 dan menjadikannya UU RI dengan disahkannya UU nomor 15 tahun 2016.

“Berdasarkan fakta bahwa fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah sektor maritim dengan program Poros Maritim Dunia-nya, maka perlindungan terhadap tenaga kerja sektor maritim terutama mereka yang bekerja pada kapal-kapal internasional sangatlah perlu untuk pemantapan, penegakan dan perlindungan pelaut,”terang Pigai.

Upaya penegakan hak-hak pelaut internasional belum Maksimal diterapkan oleh Pemerintah RI dalam kapasitas sebagai Negara Bendera maupun sebagai Negara Pelabuhan.

Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan menurut aktivis kemanusiaan asal bumi Papua Natalius Pigai : “harus bertanggung jawab atas dibuangnya kelaut Jenazah abk asal WNI yang video sempat viral pada Rabu 6 Mei kemarin”.( Beritatanahair.com)

Upaya tersebut memerlukan kerja keras Menko Maritim dan Menteri Luar Negeri , Apalagi soal Tenaga Kerja Pelaut, Keselamatan dan sertifikasi diurus Kementerian Perhubungan berdasarkan Permenhub 40 tahun 2019.

“Oleh karena itu saya mengecam Menko Maritim yang tidak peduli dengan keselamatan Pelaut ( seafarer). Menko Maritim harus bertanggungjawab mengusahakan proses hukum yang adil, ganti rugi yang pantas, dan membuat perjanjian bilateral dengan China,”Himbau Aktivis Kemanusiaan Natalius Pigai.(rp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *