Pemerintahan Jokowi Dinilai Abaikan Putusan Mahkamah Agung Soal Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

JAKARTA , BERITATANAHAIR.COM

Pemerintah kembali menetapkan aturan kenaikan iuran peserta program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020, setelah sebelumnya Perpres Nomor 75 Tahun 2020 dibatalkan oleh putusan Mahkmah Agung (MA). Dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri PMK, Menteri Kesehatan, DJSN, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Anggota Komisi IX DPR RI Dewi Asmara angkat suara terkait hal tersebut.

“Isi Putusan MA yang membatalkan Pasal 34 pada Perpres Nomor 75 Tahun 2020 ini agak kami sitir, meski Pemerintah sudah membuat aturan kembali, tetapi kami perlu mengingatkan Pemerintah bahwa dalam putusan MA tersebut, terdapat pada satu konsen, yakni permasalahan defisit dana jaminan sosial yang harus ditangani adalah manajemen atau tata kelola BPJS secara keseluruhan,” kata Dewi saat mengikuti Raker di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2020).

Meski sudah dibatalkan, politisi Fraksi Partai Golkar itu mengingatkan agar Pemerintah tidak semudah itu membuat kembali aturan penggantinya. Meski secara regulasi hal tersebut dibenarkan, tetapi perlu diingat bahwa masih adanya sejumlah poin penting dalam putusan MA, bahkan yang juga terdapat dalam pendalaman rapat-rapat DPR RI dan Pemerintah sebelumnya, yang belum terlihat adanya upaya Pemerintah untuk mentaati.

“Setidaknya ada 4 catatan MA, yaitu tidak seriusnya kementerian-kementerian terkait dalam berkoordinasi menyelenggarakan JKN, ketidakjelasan eksistensi DJSN dalam merumuskan kebijakan umum, adanya fraud dalam pengelolaan dan pelaksanaan JKN oleh BPJS Kesehatan, dan mandulnya satuan pengawas internal BPJS dalam melaksanakan pengawasan,” tegas Dewi lebih lanjut.(bta_001)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *