Sudut Pandang Mahasiswa dan Media Alternatif

JAKARTA , BERITATANAHAIR.COM

Bagaimana kami mahasiswa dapat menyuarakan pendapat tanpa harus takut ditangkap. Pers industri itu mahal dan jelas tidak bisa dicapai media kampus.

Pers industri juga menghadapi masalah. Bahkan sudah meminta subsidi ekonomi dari pemerintah. Nasib suara masyarakat bagaimana bila tidak ada media alternatif.

Begitulah rangkuman pertanyaan dari dua kelompok mahasiswa pada diskusi virtual, Sabtu 20 Juni 2020. Budiluhur dapat antrean pukul 16.00 sedang Universitas Bakrie 17.00 WIB.

Diskusi petang tadi seperti sesi lanjutan catatan saya sebelumnya. UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers memang tidak membedakan pers komunitas dengan komersial.

Baik mahasiswa Budiluhur maupun Universitas Bakrie berharap Dewan Pers bisa memberikan perlindungan kepada media alternatif yang dikelola pers kampus.

Verifikasi faktual memang menjadi simpul persoalan bagi mereka karena harus memiliki persyaratan sebagai pers industri. Padahal pers kampus sama sekali non komersial.

Akibat persyaratan pers industri itu, mereka akhirnya ‘main’ pada ranah media alternatif non pers. Ini bahaya dari segi perlindungan karena tidak memenuhi persyaratan UU Pers.

Suara mahasiswa kata mereka terbungkam karena persyaratan administrasi. Sementara suara ‘orang bayaran’ terus menguasai jagad sosial media.

Menghadapi hal ini saya sarankan pers kampus atau suara mahasiswa memenuhi saja perintah UU Pers dan tidak perlu patuhi persyaratan pers industri seperti verifikasi faktual.

1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa, Pasal 1 angka 1.
2. Perusahaan pers berbadan hukum khusus, tidak bercampur usaha lain, Pasal 1 angka 2.
3. Bentuknya PT, yayasan atau koperasi, Pasal 9 ayat (2). Paling efektif pers mahasiswa dikelola yayasan karena yayasan melarang gaji atau honor untuk pendiri yang mengelola
4. Umumkan nama penanggung jawab dan alamat redaksi, Pasal 12.

Bila pers kampus memenuhi empat perintah UU Pers, ahli pers akan mengatakan karyanya adalah produk jurnalistik dan sengketanya gunakan prosedur UU Pers.

Mengenai bentuk media alternatif bisa dipilih yang paling sesuai. Era kekinian selain media siber adalah penyiaran streaming. Mana yang paling mungkin!

Kamsul Hasan : Ketua Bidang Kompetensi Wartawan di Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *