Mantan Wakapolri Adang Daradjatun Desak Polri Usut Dugaan Kegiatan Terorganisir Dibalik Kasus Joko Tjandra

JAKARTA , BERITATANAHAIR.COM

Mantan Wakapolri Adang Daradjatun khawatir ada kegiatan terorganisir dibalik keterlibatan tiga jenderal Polri dalam kasus pelarian buronan Djoko Tjandra. Karena itu, Adang yang juga anggota Komisi III DPR RI meminta agar kasus ini tidak berhenti pada tindakan pencopotan tapi masuk ke ranah pidana.

“Saya takut kalau ini bagian dari kegiatan yang paling terorganisir, ini yang paling saya takuti,” kata Anang dalam sebuah diskusi, Jakarta, Sabtu (18/7/2020).

Pernyataan adang itu terkait dugaan keterlibatan tiga perwira tinggi Polri dalam kasus pelarian Joko Tjandra. Saat ini, sudah ada tiga jenderal yang dicopot dari jabatannya, yakni Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo, Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Nugroho Slamet Wibowo, dan Kepala Divisi Hubungan Internasional Irjen Napoleon Bonaparte.

Adany meminta agar Bareskrim Polri dan Divisi Propam terus melakukan pemeriksaan. Selain itu, agar proses tak hanya berhenti dalam pencopotan jabatan yang diatur dalam kode etik. “Kalau ternyata memang kasus ini sudah teroganisir dan masuk ke dalam pindana ya lakukan tindakan itu,” tegasnya.

Disisi lain, komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti menduga apa yang dilakukan oleh Brigjen Prasetijo Utomo merupakan niatan pribadi.

Indikatornya, kata Poengky, Prasetijo menggunakan komputer sendiri dalam membuat surat jalan untuk Djoko Tjandra.

Selain itu, surat jalan yang dibuat itu pun palsu karena seharusnya pembuatan surat jalan itu dibutuhkan autentifikasi dan ditandatangani oleh pihak lain.

Dalam surat tersebut, Djoko Tjandra juga disebut sebagai seorang konsultan Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri. “Kalau kita melihat seperti ini, ini enggak mungkin konstitusi. Jadi ini permainan pribadi dan juga jelas yang bersangkutan mempunyai niat memperkaya diri sendiri,” kata Poengky.

Soal dugaan keterlibatan pihak lain, kata Poengky, hal itu membutuhkan pembuktian. “Memanfaatkan ya, artinya dia sebagai Brigjen, artinya dia sebagai Brigjen kemudian bisa minta tolong ke Pusdokes untuk meriksa. Saya gak tahu apakah Pusdokes atau Dokesnya yang periksa,” kata Poengky. (*) Berita ini kami lansir dari NasionalPos.com.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *