DPRD Kota Depok Setujui LPJ Pelaksanaan APBD Tahun 2019 Walikota Depok

Beritatanahair.com – Depok

Pemerintah Kota Depok bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok Tahun Anggaran 2019 bertempat di ruang rapat gedung DPRD Depok, Kamis (23/07/2020) kemarin.

Edi Masturo ,Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Depok dalam rapat tersebut mengatakan bahwa, seluruh anggota DPRD memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Depok yang berhasil kembali meraih prestasi membanggakan dengan meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-9 kali.

Dengan status WTP , diharapkan menjadi motivasi bagi pemerintah untuk bekerja lebih baik dan menghasilkan informasi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan proses dan kinerja lebih transparan dan akuntabel.

“Dengan status WTP ini, dapat dinilai secara umum, pelaksanaan anggaran tahun 2018 sudah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan daerah yang berlaku di Kota Depok,” ujar Edi Masturo

Lebih lanjut Edi mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban yang telah disampaikan, diantaranya laporan yang disampaikan masih perlu ada penyempurnaan dengan berfokus pada penelaahan terhadap kinerja, penyebab, kendala, besaran dampak untuk menentukan prioritas terhadap efektivitas, efisiensi, konsistensi, pertumbuhan, dan kemulusan penyelenggaraan anggaran.

Badan Anggaran DPRD Kota Depok menggarisbawahi yang lebih fapat diukur dan dirasakan secara objektif yakni : Terkait penhembangan kualitas pelayanan SDM,Ekonomi dan Infrastruktur. Pertanggungjawaban Anggaran Pemerintah Kota Depok meski sudah berstatus WTP dan dapat dikatakan telah bebas dari masalah administrasi keuangan,namun perlu di cermati dan dinilai, Apakah penyelenggaraan dan capaian-capaian realisasinya telah optimal dalam mewujudkan visi dan misi Kota Depok.

“Perlu dikaji mata anggaran terutama belanja, baik langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, dapat ditemukan permasalahan, penyebab, dan pemecahannya,” cetusnya.

Ditempat yang sama, Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna menuturkan bahwa , Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2019, akan menjadi evaluasi di tahun berikutnya.

Selain itu, ucap Pradi melanjutkan, pihaknya juga menyambut baik masukan yang diberikan dan ditindakl anjuti berdasarkan prioritas sesuai kemampuan Anggaran Daerah.”Pemerintah Kota Depok sangat menyambut baik masukan yang di berukan oleh DPRD Kota Depok,dan akan di tindak lanjuti sesuai kemampuan Anggaran Daerah,”ucap Pradi. (BP)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *