FSGI : Penyerahan Merek Merdeka Belajar Ke Kemdikbud Wajib Diperbaiki Sesuai Ketentuan Hukum dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

JAKARTA , BERITATANAHAIR.COM

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menghargai niat baik penyerahan merek Merdeka Belajar dari PT Sekolah Cikal yang dihibahkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMDIKBUD) RI. Namun niat yang baik juga harus dilakukan dengan ketulusan dan cara-cara yang benar, yaitu sesuai peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

Hibah yang diumumkan kepada publik oleh Pemilik Merek Dagang Merdeka Belajar dan Kemdikbud RI pada Jumat (14/8), hanya menyampaikan bahwa Merek Merdeka Belajar akan dihibahkan melalui surat kesepakatan, bukan Akta Hibah. Padahal, perjanjian hibah tersebut melibatkan Negara yang seharusnya didasarkan pada prinsip-prinsip kecermatan dan asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pemilik Merek Dagang Merdeka Belajar.

Tulus atau Ada Kepentingan Tersembunyi

Ketulusan pemilik merek dagang Merdeka Belajar dalam menyerahkan hibah dapat diukur dari fakta-fakta beikut ini :

Pertama, mengapa penyerahan hibah merek dagang Merdeka Belajar baru dikatakan sekarang, pada 14 Agustus 2020 kepada public, mengapa tidak saat merek dagang diperoleh pada Mei 2020 yang lalu. Apakah penyerahan ini karena adanya gelombang kritik dan protes public? Kalau tidak pernah diprotes apakah akan ada penyerahan hibah oleh pemilik merek dagang?

Kedua, mengapa pemilik merek dagang Merdeka Belajar masih menginginkan pemakaian bersama antara PT Sekolah Cikal dengan Kemdikbud, padahal kalau dihibahkan maka siapapun untuk kepentingan pendidikan, nantinya akan dapat menggunakan merek dagang Meredeka Belajar tersebut, termasuk PT Sekolah Cikal. PT Sekolah Cikal berkedudukan istimewa kalau posisinya dipakai bersama.

” Potensi Konflik Kepentingan Dalam Hibah Merek Merdeka Belajar

Dalam UU No. 30 Tahun 2014 diuraikan Konflik Kepentingan adalah kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Pada pasal 42 dinyatakan bahwa Pejabat Pemerintahan yang berpotensi memiliki Konflik Kepentingan dilarang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, oleh karena itu Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Atasan Pejabat atau pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kasus hibah Merdeka Belajar ini, atasan Menteri adalah Presiden.

“Seharusnya Mas Menteri meminta ijin dahulu dengan Presiden sebagai atasannya karena hibah merek Merdeka Belajar ini menyangkut kepentingan umum. Selama belum ada ijin Presiden dan belum dibuat akta hibahnya, maka Merdeka Belajar seharusnya tidak dipergunakan dahulu oleh Kemdikbud RI,”tegas Retno.

Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 terjadi apabila dalam menetapkan dan/atau melakukanKeputusan dan/atau Tindakan dilatarbelakangi salah satunya adanya kepentingan pribadi dan/atau bisnis;

Dalam hal terdapat Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada atasannya, dalam kasus ini atasan Mendikbud adalah Presiden RI.

TINJAUAN HUKUM

Ada sejumlah peraturan perundangan yang harus diperhatikan dalam persoalan kasus pemberian Hibah merek dagang Merdeka Belajar dari sebuat Perseroan Terbatas Sekolah Cikal kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, yaitu : KUHPerdata pada pasal 1666, 1680, 1862; UU No. 20/2016 tentang Merek; UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah; UU No.41 tahun 2014 tentang Wakaf, dan Peraturan Presiden 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pertama, Apakah Pernyataan Hibah Sah secara Peraturan Perundangan?

Definisi hibah dalam konteks hukum Indonesia diatur dalam pasal 1666 KUH Perdata: “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”.

Pasal 1680 KUH Perdata mengatur bahwa Hibah kepada lembaga umum memerlukan persetujuan Presiden Republik Indonesia, kalau tidak maka hibah tersebut tidak sah dan tidak berakibat hukum,berpotensi kerugian Negara kalau penyerahan tidak diperbaiki. Oleh karena itu, selama Akta Hibah belum dibuat, seharusnya Kemdikbud belum atau tidak mempergunakannya terlebih dahulu, agar ada kepastian hukum.

Selain itu, KUHperdata juga mengatur bahwa “Hibah-hibah kepada lembaga umum atau lembaga keagamaan tidak berakibat hukum, kecuali jika Presiden atau pembesar yang ditunjuknya telah memberikan kuasa kepada para pengurus lembaga-lembaga tersebut untuk menerimanya”.

Kedua, Apakah penyerahan Hibah Tertuang dalam Akte Hibah dan Dibuat Dihadapan Notaris?

Pembuatan akta hibah harus dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang terhadap pembuatan akta tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam pasal 1682 KUHPerdata. Akte Hibah harus disimpan oleh Notaris yang bertindak atas nama Negara sebagaimana diatur dalam UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek yang sudah diperbaharui dengan UU No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis.

Penyerahkan hibah secara hukum berarti BER-ACARA, oleh karena itu harus ada akta hibah, pengalihan hak ke hibah harus didaftarkan secara resmi, harus diumumkan, ada saksi dari negera (dalam hal Kemenkumham RI), harus ada Notaris yang mewakili Negara, dan wajib dicatatkan .

JIKA POIN KESATU DAN KEDUA diatas tidak dilakukan sesuai peraturan perundangan, bahkan Kemdikbud langsung memakai merek dagang Merdeka Belajar, maka hal itu akan berpotensi kuat melanggar UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintah, karena ada ketidakcermatan, dapat berpotensi menimbulkan konflik kepentingan pejabat Negara, tidak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Ketiga, Pemilik Merek Tidak melepas sepenuhnya

Dalam pernyataan pers jumat lalu, terungkap bahwa pemilik merek tidak akan melepas sepenuhnya, karena ada kesepakatan yang menyebutkan bahwa merek dagang tersebut akan dipakai bersama. Memang UU No. 20 tahun 2016 dalam Pasal 43 mengatur ketentuan bahwa Pernilik Merek terdaftar yang telah memberikan Lisensi kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) tetap dapat menggunakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk menggunakan Merek tersebut, kecuali diperjanjikan lain. Namun, karena penyerahan kepada lembaga umum atau Negara maka seharusnya si pemilik menyerahkan sepenuhnya kepada Negara.

Jika hibah tidak penyerahan murni dari pemegang merek dan pembuatan perjanjian hibah tidak mengacu pada pertauran perundangan yang ada, maka hal ini berpotensi besar merugikan keuangan Negara dan juga kepentingan umum.

Keempat, Adakah penegasan Bahwa Hibah Merdeka Belajar Tidak Dapat Ditarik Kembali

Dalam hukum, hibah yang telah diberikan tidak dapat diminta kembali, akan tetapi terdapat beberapa pengecualian hibah dapat ditarik kembali dan dapat dihapuskan oleh pemberi hibah. Pemerintah telah mengatur ketentuan mengenai hibah dalam pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), yang berbunyi:

“Hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.”Pembuatan akta hibah harus dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang terhadap pembuatan akta tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam pasal 1682 KUHPerdata.

Kesimpulan dan Rekomendasi

FSGI menduga kuat ada celah pelanggaran hukum dalam penyerahan Hibah Merek Dagang Merdeka Belajar dan dugaan melindungi kepentingan pihak tertentu, dengan indikasi sebagai berikut :

(1) Penyerahan hibah Merdeka Belajar dari PT Sekolah Cikal kepada Kemendikbud RI diduga kuat cacat prosedur, karena belum mendapatkan ijin Presiden Republik Indonesia, belum berbentuk Akta Hibah yang dibuat dihadapan Notaris dan disaksikan perwakilan negera dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, dan public belum menemukan adanya bukti pendaftaran pengalihan hak merek dagang di Dirjen HAKI Kemenkumham. Pengalihan hak merek dalam bentuk Hibah tidak bisa hanya diumumkan lewat konpresi pers dan hanya berwujud surat kesepakatan antara Direktur PT Sekolah Cikal dengan Mendikbud RI.

(2) Penyerahan hibah yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan tidak memberikan kepastian hukum dan tidak berakibat hukum, sehingga dapat berpotensi merugikan keuangan Negara, karena program Merdeka Belajar di biaya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

(3) Dalam proses perjanjian penyerahan hibah yang di duga kuat tidak sesuai prosedur dan tidak didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku akan berpotensi melanggar UU Administrasi pemerintah karena ada dugaan ketidakcermatan pejabat Negara.

(4) Proses penyerahan hibah yang cacat hukum dan tidak cermat, tentu akan berpotensi kuat melanggar asas umum pemerintahan yang baik .(RP)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *