KPAI Gelar Rapat Koordinasi Nasional Dengan kemdikbud, Kemenag ,Kadisdik/Kanwil Agama Se-Indonesia Perihal Sejumlah Sekolah Tak Siap Tatap Muka

JAKARTA , BERITATANAHAIR.COM

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada Kamis (27/8) menyelanggarakan rapat koordinasi nasional yang dihadiri oleh ratusan Kepala-kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan kabupaten/kota serta Kepala-kepala Kantor Wilayah Agama Provinsi dan kabupaten/kota. Hadir pula perwakilan Kemendikbud dan Kementerian Agama.

Rakornas yang diselenggarakan secara daring tersebut bertujuan untuk menyampaikan hasil survey dan pengawasan KPAI ke-30 sekolah dari berbagai daerah terkait kebijakan membuka sekolah di era pandemic dan munculnya rekomendasi untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan persiapan sejumlah persiapan-persiapan agar anak-anak dan warga sekolah lainnya terlindungi.

KPAI dan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) telah melakukan pengawasan langsung ke 30 sekolah di sejumlah wilayah, diantaranya kota Bandung, kota Subang, kabupaten dan kota Bogor, kota Bekasi, kota Tangerang, Kota Tangsel, kabupaten Seluma (Bengkulu), kota Mataram dan kabupaten Bima (NTB), DKI Jakarta, Sumatera Selatan. Pengawasan langsung dilakukan untuk memastikan kesiapan sekolah ketika akan menggelar pembelajaran tatap muka.

Pengawasan langsung dilakukan Juni-Agustus 2020 di jenjang pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK. KPAI menggunakan daftar periksa yang disusun sendiri, yaitu selain kesiapan infrastruktur seperti wastafel dan bilik disinfektan, KPAI juga melakukan daftar periksa terhadap protocol kesehatan/SOP adapatasi budaya baru, yaitu sebanyak 16 protokol/SOP. Hasil Pemeriksaan dan pengawasan KPAI menunjukkan sekolah belum siap menggelar tatap muka saat ini, banyak infrakstruktur dan SOP yang wajib dibuat terlebih dahulu.

Hasil Survei Kesiapan Satuan Pendidikan

Selain pengawasan KPAI juga melakukan survei singkat persiapan infrastruktur sekolah yang diikuti oleh 6.729 sekolah, dimana satu sekolah diwaikili oleh satu responden saja. Survei menggunakan aplikasi google form dan dianalisis secara deskriptif. Wilayah survey meliputi 13 provinsi, namun 78% responden berasal dari pulau Jawa (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten), dan diluar pulau Jawa hanya 22% saja, diantaranya Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, NTB, NTT dan Papua.

Hasil survey juga menunjukkan infrastruktur sekolah masih minim untuk menghadapi adaptasi budaya baru di sekolah. Adapun hasil survey adalah sebagai berikut :

  1. Sekolah belum berani menggelar pembelajaran tatap muka, 99% responden menyatakan tidak berani menentukan sendiri, jadi menunggu instruksi atau kebijakan Dinas Pendidikan setempat. Sedangkan 1% responden menyatakan tidak tahu.
  2. Sekolah yang mengikuti survey Jumlah siswa di sekolah responden bervariatif, 41% dengan jumlah siswa 101 s.d. 400 siswa; 21% dengan jumlah siswa 401-600; 14% jumlah siswanya mencapai 601-800 orang; 11% jumlah siswanya kurang dari 100 orang; dan ada 6% sekolah yang siswanya lebih dari 1000 orang.
  3. Jumlah kelas atau rombel di sekolah responden, yaitu 27% memiliki 6-10 rombel; 25% memiliki 11-15 rombel; 22% memiliki lebih dari 20 kelas; 17,7% memiliki 16-20 kelas dan yang memiliki kurang dari 5 kelas hanya 8,3%.
  4. Untuk menghadapi adapatasi kebiasaan baru di sekolah, sangat dibutuhkan infrastruktur pendukung kebiasaan baru, seperti wastafel untuk cuci tangan, air yang mengalir, bilik disinfektan, alat pengukur suhu tubuh (thermogun) dan lain-lain. Ternyata, 56,2% responden menyatakan sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah sudah memadai dan 43,8% responden menyatakan belum memadai.
  5. Sebelum pandemi covid 19, hampir semua sekolah sudah memiliki wastafel, hanya saja jumlahnya sedikit dan belum menyebar, serta terkonsentrasi di toilet sekolah, padahal wastafel sangat diperlukan dalam adaptasi kebiasaan baru di sekolah, karena anak harus sering cuci tangan. Data menunjukkan bahwa 46% sekolah memiliki wastafel kurang dari 5; 32% memiliki 5-10 wastafel; 10% sekolah memiliki 10-15 wastafel; 6% sekolah memiliki 15-20 wastafel; dan 6% sekolah memiliki lebih dari 20 wastafel; dan yang memiliki wastafel lebih dari 20 hanyalah 6% sekolah.
  6. Saat adaptasi kebiasaan baru di sekolah, diantaranya cuci tangan dengan sabun, maka dibutuhkan penyiapan sabun di setiap wastafel dan toilet sekolah. Berdasarkan pengakuan responden, sebelum pandemi covid 19, 67% sekolah sudah menyediakan sabun di toilet sekolah, 28% kadang-kadang menyediakan dan 5% menyatakan tidak pernah menyediakan. Saat buka sekolah dilakukan, sabun cuci tangan wak=jib ada di setiap wastafel depan kelas.
  7. Penyediakan tisu di toilet sekolah sebelum pandemi covid 19 hanya dilakukan oleh 27%; sedangkan 41% sekolah menyatakan kadang-kadang menyediakan tisu; dan 32% menyatakan tidak pernah menyediakan tisu. Padahal, kalau cuci tangannya sudah benar, tetapi tidak ada sarana mengeringkan, maka anak kemungkinan mengelap tangannya di benda yang kemunginan kurang steril.
  8. Sebelum pandemi covid 19, hanya 23% sekolah yang selalu menyediakan disinfektan, sedangkan yang kadang-kadang menyiapkan disinfektan untuk perawatan sekolah sebanyak 31%; dan yang tidak pernah menyediakan dan menggunakan disinfektan untuk perawatan sekolah sebanyak 46%.
  9. Karena adaptasi kebiasaan baru di sekolah, maka diperlukan sosialisasi berbagai Protokol kesehatan/SOP yang harus disoalisasikan kepada para guru, karena para guru adalah bagian penting untuk menjadi model atau contoh bagi anak-anak untuk mematuhi protocol kesehatan di sekolah. Kalau gurunya siap, maka anak-anak dan sekolah juga akan siap dan patuh terhadap protocol kesehatan adapatasi kebiasaan baru di sekolah.
  10. Hasil survei menunjukkan bahwa pihak sekolah akan melakukan sosialisasi kepada para guru sebanyak 93% dan hanya 7% yang menjawab tidak tahu.Sedangkan 91% sekolah akan melakukan sosialisasi seluruh protokol kesehatan/SOP adaptasi kebiasaan baru kepada para siswa dan 9% sekolah menyatakan tidak tahu mau sosialisasi atau tidak.

Hasil Pengawasan Daftar Periksa Kesiapan Buka Sekolah Versi KPAI

Hasil pengawasan menunjukan bahwa persiapan buka sekolah di sejumlah daerah belum disertai dengan panduan yang jelas untuk menghadapi pembelajaran tatap muka. Pedoman atau panduan dapat menjadi petunjuk bagi sekolah apa saja yang harus dilakukan dalam mengahadapi adaptasi kebiasaan baru di sekolah.

Pembiayaan penyiapan infrastruktur adaptasi kebiasaan baru dilapangan hanya mengandalkan dana rutin, yaitu dana BOS (padahal sekolah harus memberikan paket kuota internet), dana BOSDA (jika ada) dan sebagian kecil mendapat dukungan komite sekolah. Penting dan perlu dipikirkan pendanaan lain, misalnya dari dunia usaha dan dukungan pemerintah daerah serta pemerintah pusat.

Protocol kesehatan/SOP adaptasi kebiasaan baru dari hasil pengawasan masih minim dan perlu bimbingan dan pendampingan daerah untuk membuatnya. Sekolah harus menjalankan apa yang tertulis, dan disitulah akan memunculkan pengadaaan infrastruktur, misalnya siswa wajib cuci tangan setiap satu jam, maka diperlukan wastafel di setiap depan kelas, sabun dan tisu.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga belum memastikan pengawasan bahwa sekolah yang menggelar tatap muka mengisi daftar periksa di laman Kemdikbudn karena faktanya ada daerah yang sekolahnya pembelajaran tatap muka, namun belim mengisi daftar periksa, seperti beberapa sekolah di

Untuk daftar periksa administrasi seperti pembentukan Tim Gugus Tugas Covid 19 di level satuan pendidikan dengan SK ditandatangani Kepala Sekolah, ada 60% sekolah belum membentuk tim, hanya 40% yang sudah membentuk tim Gugus tugas tersebut. Tim kemudian menyiapkan proposal ditugaskan membuat perencanaan berupa proposal. 63,33% belum membuat proposal penyiapan dan 13,33% sedang proses membuat, serta 23,33% sudah selesai membuat proposal penyiapan infrastruktur dan protocol adaptasi budaya baru di satuan pendidikan.

Dari pengawasan daftar periksa persiapan infrastruktur adaptasi budaya baru versi KPAI di satuan pendidikan, dari 30 sekolah yang diawasi yang memenuhi 10 daftar hanya 1 sekolah saja, yaitu SMKN 11 Kota Bandung. Adapun infrastruktur yang dimaksud adalah sebagai berikut:

(1) Wastafel tersedia di setiap kelas
(2) Wastafel tersedia di setiap laboratorium/bengkel
(3) Tersedia Sabun di toilet dan di seluruh wastafel
(4) Tersedia Tisu di setiap toilet dan wastafel
(5) Tersedia toilet dalam rasio yang cukup dengan jumlah siswa
(6) Tersedia air yang mengalir di setiap toilet dan wastafel
(7) Thermogun dalam kondisi baik dan jumlah yang cukup
(8) Bilik disinfektan untuk orang
(9) Bilik disinfektan untuk kendaraan bermotor dan barang
(10)Tersedia ruang isolasi jika ada siswa yang suhunya di atas 37.3 derajat, sampai yang bersangkutan dijemput orangtuanya;

Ke-30 Sekolah yang diawasi 80% sudah menyiapkan dan memasang tanda-tanda petunjuk untuk kepentingan jaga jarak dalam adaptasi budaya baru di sekolah, seperti :

(1) Memasang tanda panah untuk tangga naik dan tangga turun atau tangga masuk dan keluar;
(2) Memasang protokol/SOP yang sudah dilaminating di setiap kelas, ruang perputakaan, ruang BK, tempat ibadah, ruang TU, ruang kelas, ruang laboratorium/bengkel, dll
(3) Memberikan tanda silang pada kursi dan meja di sekolah untuk jaga jarak
(4) Kursi dan meja di setiap kelas dan laboratorium hanya tersedia setengah siswa, yang tidak terpakai disingkirkan;

Dari 30 Sekolah yang diawasi hanya 1 sekolah saja yang sudah membuat atau menyiapkan 15 Protokol kesehatan/SOP adapatsi kebiasaan baru di sekolah. Adapun protocol kesehatan yang dimasuksuda adalah :

(1) Protokol memasuki lingkungan sekolah
(2) Protokol/SOP proses belajar mengajar
(3) Protokol/SOP rapat/pertemuan Dinas
(4) Protokol/SOP kehadiran guru
(5) Protokol/SOP kehadiran karyawan
(6) Protokol/SOP pelayanan administrasi Tata Usaha
(7) Protokol/SOP kantin sekolah
(8) Protokol/SOP pelayanan PPDB
(9) Protokol/SOP pelayanan Humas
(10) Protokol/SOP pelayanan perpustakaan
(11) Protocol/SOP pelayanan BK
(12) Protocol/SOP warga sekolah yang naik kendaraan umum dan motor
(13) Protocol/SOP penggunaan tempat ibadah
(14) Protocol/SOP Keadaan Darurat/khusus Suhu siswa/ tamu di atas 37.3 derajat
(15) Protocol/SOP penerimaan raport

REKOMENDASI

Pertama, KPAI mendorong Dinas-dinas Pendidikan di berbagai daerah untuk mulai memberikan panduan dan pendanaan untuk penyiapan buka sekolah. Dana BOS menurut para Kepala Sekolah tidak cukup untuk membiayai penyiapan infrastruktur kenormalan baru karena dana BOS untuk membayar gaji honorer dan juga kuota internet bagi para siswa dan guru selama PJJ. Daerah harus memikirkan pendanaan lain.

Kedua, KPAI mendorong para orangtua yang tergabung dalam Komite sekolah untuk ikut mengawasi penyiapan infrastruktur buka sekolah. Juga memastikan protocol/SOP kenormalan baru di sekolah sudah ada, ditempel, diumumkan dan disosialisasi. Dengan demikian komite sekolah juga dapat berperan membantu sekolah membiayai penyiapan infrastruktur pembukaan sekolah.

Ketiga, Jika pemerintah daerah hendak membuka sekolah, KPAI mendorong dilakukan pengetesan PCR (swab) bukan rapid test terhadap seluruh guru serta kepada siswa secara acak. Ini sebagai upaya pencegahan sebagaimana dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dimana hasil tes menunjukkan 8 guru dan 14 siswa positif covid 19. Data tersebut kemudian menjadi dasar pijakan pemerintah propvinsi yang secara bijak menunda pembukaan sekolah. Hal ini patut dijadikan contoh oleh kepala daerah lainnya.

Keempat, KPAI mendorong Pembukaan sekolah harus berdasarkan adaptasi kebiasaan baru. Pihak sekolah dan pemerintah daerah juga harus melakukan edukasi (tidak sekedar sosialisasi) adaptasi kebiasaan baru tersebut. Pembukaan sekolah harus memenuhi 5 (lima) siap, yaitu siap pemerintah daerahnya, siap satuan pendidikannya, siap gurunya, siap orangtuanya dan siap anaknya. Jika belum siap, maka tunda dulu buka sekolah

Kelima, keinginan daerah di semua zona untuk membuka pembelajaran tatap muka untuk jenjang SMK, terutama untuk praktik laboratorium maupun bengkel saja, dengan alasan anak-anak SMK selama berbulan-bulan tidak dilatih keahlian program studinya. Maka untuk itu, KPAI mendorong pemerintah daerah dan pemerintah pusat memastikan kesiapannya secara total. Sekolah harus dipandu, didampingi dan didukung pendanaan memadai agar seluruh warga sekolah terlindungi. Kalau belum siap, tunda buka sekolah meski hanya praktik

Keenam, KPAI mendorong sekolah-sekolah mulai menyusun Protokol/SOP adaptasi budaya baru di satuan pendidikan, setelah seluruh SOP dibuat, maka Sekolah wajib melakukan sosialisasi kepada Guru, Orangtua dan Siswa.

Sekolah melakukan sosialisasi seluruh Protokol/SOP kepada para guru, karena guru akan menjadi contoh model bagi para siswa. Sekolah harus sosialisasi seluruh Protokol/SOP kepada para orangtua, karena orangtua juga harus berperan menyiapkan anak-anaknya dalam berperilaku saat memasui adaptasi kebiasaan baru di sekolah, misalnya latihan menggunakan masker dan cuci tangan yang benar. Sekolah juga harus sosialisasi seluruh Protokol/SOP agar anak-anak dapat beradaptasi dengan kebiasaan baru di sekolah, anak-anak akan patuh dengan protocol kesehatan.

Demikian Penyampaian Retno Listyarti, Komisioner KPAI Bidang Pendidikan di Jakarta,Pada Kamis 27 Agustus 2020.
(RP)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *