Perubahan APBD TA 2020 & Jawaban Wali Kota Atas Panum Fraksi terkait 3 Raperda Kota Tangerang

Kota Tangerang , Beritatanahair.com

Seluruh Fraksi di DPRD Kota Tangerang menyetujui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. Perwakilan dari setiap Fraksi -Fraksi menandatangani persetujuan Raperda Perubahan 2020 usai memberikan pemandangan umum saat rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Tangerang, Pada Rabu (30/9/2020).

Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo,S.IP mengatakan, sesuai amanat UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, perubahan APBD dapat dilakukan apabila dalam kondisi darurat dan keadaan luar biasa. Yakni, pertimbangan pandemi Covid-19 yang mempengaruhi keseimbangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dengan pendapatan daerah.

“Rapat paripurna ini, selain penyampaian Raperda tentang Perubahan APBD 2020, sekaligus juga mempertimbangkan pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas rencana perubahan APBD, serta penyampaian jawaban dari walikota atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap 3 Raperda tersebut adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2021, Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Benteng,” papar Gatot Wibowo saat memimpin rapat Paripurna.

Wali Kota Tangerang, Arief Wismansyah, menyampaikan penjelasan tentang yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang, 3 Raperda tersebut adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2021, Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Benteng.

Dari tiga Raperda yang diajukan, Wali Kota menjabarkan secara garis besar perihal Rancangan APBD Kota Tangerang TA 2021. “Raperda APBD 2021 untuk bidang pendidikan dianggarkan sebesar Rp. 762,62 miliar, bidang kesehatan sebesar Rp. 635,56 miliar, bidang sosial sebesar 22,24 miliar dan bidang koperasi dan usaha kecil menengah sebesar Rp. 4,41 miliar,” ulas walikota.

Untuk APBD TA 2021, Wali Kota menerangkan bahwa prioritas pembangunan tahun 2021 fokus pada peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM).

“Peningkatan SDM tersebut melalui beberapa indikator seperti jaminan kesehatan masyarakat melalui pemberian iuran BPJS, bantuan siswa miskin, serta penyediaan stok pangan daerah sebagai antisipasi kekurangan pangan daerah,” kata Arief.

Kemudian pada sektor ekonomi dalam upaya pemulihan ekonomi saat pandemi, Arief fokus pada pemberdayaan UMKM dengan pelatihan dan pendampingan usaha serta peningkatan ketahanan pangan.

“Program pemulihan yang dipilih berupa pendampingan bagi UMKM baik kelompok atau perseorangan serta pelaksanaan kegiatan Kampung Sejahtera Mandiri dan memanfaatkan lahan kosong untuk ketahanan pangan,” tandasnya.

(Ronald)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *