Diduga tidak mengantongi izin pabrik peleburan alumunium di desa lontar kecamatan kemeri di soal warga

Kemiri-Kab Tangerang ,beritatanahair.com

Pabrik peleburan aluminium yang berlokasi di pinggir Jalan Raya Mauk Kronjo, Desa Lontar, Kec. Kemiri, Kab. Tangerang-Banten, diduga tidak mengantongi izin. Selain itu, telah menimbulkan pencemaran lingkungan akibat dampak dari peleburan alumunium sehingga mengganggu kesehatan masyarakat sekitar, Rabu (07/10/20).
kalau terbawa angin bau asapnya menyengat hidung, saya hanya warga biasa tidak tahu menahu urusan lainnya,” kata salah satu warga kampung pajang, Desa Klebet yang tidak mau disebut namanya.

Di tempat terpisah, Kepala Desa Lontar, Dodi, mengatakan, peleburan tersebut beroperasi dari tahun 2018, saya menjabat tahun 2020, secara fungsional, saya meminta data dan izin dari warga, LH dan akta perusahaan sudah ada.

“Perizinan sudah ada, nanti saya lihat datanya ya, karena saya lagi ada giat di kecamatan,” ucap Dodi Kepala Desa Lontar kepada awak media beritatanahair.com.yang ditemui saat ada acara di kecamatan kemeri.

Asep Rohimat kepala seksi ketentraman dan ketertiban kecamatan kemeri mejelaskan..
Pada saat saya dan Bu Camat meninjau lokasi peleburan alumunium tersebut para pekerja dan pengusaha nya sedang membereskan semua barang barang nya karna akan pindah lokasi.

Menurut, Jay selaku Kepala Bidang (Kabid) Lingkungan Hidup dari Badan Peneliti Aset Negara Aliansi Indonesia (BPAN-AI), mengatakan, setiap orang yang melakukan usaha pengolahan limbah B3 harus mempunyai izin lingkungan, amdal atau UKL-UPL sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

“Dalam usaha atau kegiatan pengolahan aluminium atau bahan bakar beracun (B3), pelaku usaha harus terlebih dahulu melengkapi dokumen perizinan seperti izin lingkungan, pembuangan air limbah, pemanfaatan limbah B3, pengolahan B3, pengumpulan B3, penimbunan B3, dumping, rekomendasi pengangkutan limbah B3, registrasi laboratorium lingkungan dan registrasi kompetensi LPJP Amdal,papar jay

Jay, menambahkan, pengolahan aluminium mempunyai dasar hukum sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2012 tentang Kegiatan Wajib Amdal.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup.

“Bilamana diduga pengolahan aluminium atau B3 tidak mengantongi izin sesuai peraturan pemerintah. Hal ini sangat merugikan kesehatan masyarakat sekitar. Hal ini, telah melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kami selaku sosial kontrol akan melayangkan surat kepada instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang,” pungkasnya.

(Nean)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *