Apa Itu Karya Jurnalistik?

Jakarta , Beritatanahair.com

Penulis : DR.Drs.H.Kamsul Hasan,SH,MH Ketua Bidang Kompetensi di PWI Pusat , Dosen di IISIP Lenteng Agung – Jakarta

1. UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) membedakan karya jurnalistik dan media sosial.


2. Karya jurnalistik merupakan hasil kerja perusahaan pers berbadan hukum Indonesia, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 2, dan Pasal 9 ayat (2) serta Pasal 12. Bila tidak memenuhi ketentuan ini bukan karya jurnalistik.

3. Sengketa pemberitaan karya jurnalistik di atas diselesaikan dengan cara-cara sesuai UU Pers seperti Hak Jawab (Pasal 5 ayat 2), Hak Koreksi (Pasal 5 ayat 3) atau mediasi di Dewan Pers (Pasal 15). Bila hal ini tidak menemukan kesepahaman bisa digunakan Pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (2) dengan ancaman pidana denda maksimal Rp 500 juta.


4. Selain menggunakan UU Pers, pelanggaran terkait pornografi dan membuka identitas anak yang berhadapan dengan hukum diatur pula oleh UU lain yang secara hirarki lebih tinggi yaitu UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Karya jurnalistik harus memperhatikan dengan benar kedua UU ini agar terhindar dari jerat hukum pidana badan.


5. Bila yang digunakan UU Pornografi atau UU SPPA maka sistem pertanggungjawaban juga berubah yang semula fiktif, tanggung jawab oleh penanggung jawab sesuai Pasal 12 menjadi tanggung jawab individu. Itu artinya jumlah tersangka bisa lebih dari satu orang, mulai dari penulis, editor sampai penanggung jawab.


6. Ancaman pada UU Pornografi dan UU SPPA seluruhnya di atas 4 (empat) tahun penjara. Itu artinya menurut Pasal 78 ayat 1 ke tiga KUHP, daluarsa tuntutan pidananya sampai 12 tahun.


7. Selain bicara soal kemerdekaan pers dan pembatasannya, UU Pers juga mengancam setiap orang yang menghalangi kegiatan jurnalistik sebagaimana diatur Pasal 18 ayat (1) dengan ancaman maksimal 2 (dua) tahun penjara atau denda Rp 500 juta. Namun yang menjadi legal standing pasal ini adalah perusahaan pers nasional sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (3) bukan individu wartawan.


8. Individu wartawan bila ingin menuntut keadilan sebagaimana perlindungan pada Pasal 8 UU Pers dapat gunakan UU lain seperti Pasal 335 KUHP atau Pasal 351 dan pasal 170 KUHP bila mendapat kekerasan fisik.

(bta_001)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *