Wapres Ma’ruf Amin : Pandemi Kesenjangan Ekonomi Umat Makin Melebar

Jakarta – Beritatanahair.com

Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mengungkapkan pandemi virus corona (Covid-19) menambah lebar kesenjangan ekonomi antar umat di Indonesia. Ia khawatir itu akan meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan di waktu mendatang.

“Bahkan harus diakui, bahwa sebelum pandemi Covid-19 melanda, kegiatan ekonomi umat masih tertinggal dengan kesenjangan yang melebar,” ungkap Ma’ruf dalam Musyawarah Nasional Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) secara virtual, Sabtu (23/1).

Untuk itu, menurutnya, perlu kebijakan-kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat. Hal ini, katanya, bisa dilakukan dengan mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah.

“Tidak ada jalan lain selain kita harus mampu melibatkan sebanyak-banyaknya lapisan umat terbawah untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi,” katanya.

Ma’ruf mengatakan pemerintah telah menyiapkan beberapa kebijakan. Pertama, menggabungkan tiga bank BUMN syariah menjadi Bank Syariah Indonesia untuk meningkatkan modal, aset, dan pembiayaan bagi masyarakat.

“Dengan demikian akan meningkatkan efektifitas, meningkatkan daya saing dan dapat memenuhi kebutuhan nasabah sesuai prinsip-prinsip syariah,” imbuhnya.

Kedua, perluasan wakaf melalui Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU). Menurutnya, wakaf sangat penting karena bisa membuat masyarakat berpartisipasi pada pembangunan ekonomi umat dalam bentuk sedekah.

Apalagi, Indonesia punya potensi wakaf yang besar. Estimasinya mencapai Rp180 triliun per tahun karena memiliki penduduk mayoritas muslim yang besar di dunia.

“Potensi akan akan semakin besar apabila kita berhasil menarik partisipasi diaspora Indonesia di luar negeri,” ujarnya.

Selain kebijakan dari pemerintah, ia juga berharap kehadiran MES dapat mengembangkan perbaikan ekonomi umat. Tak hanya itu, ia juga mengharapkan MES dapat berperan aktif dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional.

“MES di berbagai daerah diharapkan akan menjalin komunikasi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan setempat. Pengurus pusat diharapkan aktif membina pengurus di wilayah dan daerah agar kehadirannya dapat lebih dirasakan,” tutur Ma’ruf.

Sementara Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sekligus Ketua Umum Pengurus Pusat MES Wimboh Santoso mengatakan Indonesia sejatinya punya banyak potensi di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Hal ini bisa menjadi modal untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi umat.

Hanya saja, ada sejumlah tantangan yang masih harus dihadapi. Pertama, pangsa pasar keuangan syariah masih minim dan kalah dari keuangan konvensional.

Wimboh mencatat pangsa pasar keuangan syariah baru 9,9 persen di dalam negeri. Sisanya diisi oleh keuangan konvensional mencapai 91,1 persen.

Market share syariah masih di bawah cita-cita sekitar 20 persen karena pandemi,” ucap Wimboh pada kesempatan yang sama.

Kedua, literasi dan inklusi keuangan syariah juga tertinggal dari konvensional. Tercatat, literasi keuangan syariah baru 8,93 persen, sementara konvensional mencapai 38,03 persen.

Begitu juga dengan inklusi keuangan syariah 9,1 persen, sedangkan konvensional 76,19 persen. Ketiga, diferensiasi model bisnis dan produk syariah yang masih terbatas, seperti saham syariah, sukuk, reksa dana syariah, asuransi, hingga pembiayaan syariah.

Keempat, adopsi teknologi belum memadai. “Hal ini karena belum ada integrasi teknologi keuangan syariah yang mutakhir,” imbuhnya.

Kelima, pemenuhan SDM yang masih belum optimal. Untuk itu, perlu ada sejumlah strategi yang dijalankan MES.

Diantaranya, melalui peningkatan taraf hidup masyarakat, memperluas basis anggota MES, mempercepat akses masyarakat pada program pembinaan usaha, meningkatkan kapasitas SDM insani, pengembangan ekosistem syariah berbasis teknologi, peningkatan organisasi serta sinergi kelembagaan, hingga meningkatkan fungsi riset.

(cnnindonesia)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *