DPRD KOTA DEPOK RAPAT PARIPURNA SERTA PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI

Depok , Beritatanahair.com

Fraksi DPRD Kota Depok melakukan rapat paripurna dalam penyampaian pandangan umum tentang Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)Kota Depok Tahun 2021. Tiga Raperda Kota Depok itu diantaranya tentang Perseroan Daerah Air Minum(PDAM) Tirta Assasta Kota Depok,Raperda Pengelolaan Restibusi Pelayanan Mayat dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Depok Tahun 2020 .

Pandangan Fraksi PDI Perjuangan yang di sampaikan oleh Ikravany Hilman menuturkan,didalam pembahasan di Komisi maupun di Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Depok ,PDI Perjuangan mendukung upaya untuk menjadikan PDAM bisa melaksanakan tugasnya ,maka di perlukan investasi yang besar.
Dikatakannya,dengan itu PDI Perjuangan mendukung rancangan Perda tentang penambahan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok kepada PDAM Tirta Asasta Kota Depok.


Adapun catatan tang di sampaikan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Depok yakni, penyertaan modal PDAM harus dikelola dengan Profesional,ankunabel dan memiliki daya saing dikarenakan urgensinya permasalahan air menyangkut kepentingan masyarakat umum. PDAM merupakan unsur pelayanan publik yang harus mengutamakan aspek sosial.Oleh karena itu, dalam penetapan harga produk harus mempertimbangkan keseimbangan antara kemampuan masyarakat dan tugas memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)Kota Depok.

Meskipun,akan ada perubahan bentuk badan usaha dari Perusahaan Daerah (PD) nantinya menjadi Perseroan Daerah (Perseroda)namun Pemerintah Kota Depok harus tetap ada dalam rangka pengawasan dan pembinaan.Selain menyampaikan pandangan tentang Raperda PDAM Tirta Assasta,Fraksi PDI Perjuangan juga menyikapi tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan mayat. Fraksi PDI Perjuangan berharap adanya perbaikan didalam pengelolaan managemen seperti memperbaiki prosedur pemakaman dan juga mempermudah pelayanan pemakaman.Dalam sidang paripurna yang digelar di ruang rapat Paripurna DPRD Kota Depok,pada Rabu (07/04/2021).

Fraksi PDI Perjungan DPRD Kota Depok meminta bila disetujui Raperda tersebut harus dilakukan sosialissi langsung dilakukan oleh pihak UPT Pemakaman kepada masyarakat sehingga tercipta transparansi prosedur tentang tarif dan waktu retribusi ulang tanah.

Penambahan sumber daya manusia yang ada di UPT Pemakaman terlihat dari kekurangan pelaksana penagih retribusi sewa upang tanah harus diimbangi dengan jumlah yang mencukupi agar hasil didapat maksimal. Dan perlu adanya penyedian fasilitas tempat berupa loket khusus untuk melakukan pembayaran retribusi agar dapat memudahkan proses pembayaran bagi ahli waris serta dapat mendukung pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

Dalam kesempatan yang sama,Fraksi PAN DPRD Kota Depok melalui jurubicara Lahmudin Abdulah menyampaikan pandangannya mengatakan,setelah mendengarkan Laporan Pertanggungjawaban Wali Kota Depok Tahun 2020 mengenai apa yang diperbuat,Fraksi PAN memahami dan memaklumi arah tujuan yang dimaksud dalam laporan oleh Wali Kota Depok tersebut.


Dikatakan, dalam hal ini Wali Kota Depok berserta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) secara maksmal berupaya agar program-program yang telah tertuang dalam APBD dapat direalisasikan dengan diwujudkan secara nyata dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Depok. (Burman)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *